Perusuh di Kemendagri Minta Penangguhan, Polisi: Penyidik yang Tahu

Jakarta - Polisi belum memutuskan menerima atau tidak permintaan penangguhan penahanan sebelas tersangka kasus kericuhan di Kementerian Dalam Negeri. Soal penangguhan penahanan merupakan kewenangan penyidik.

"Saya belum lihat penangguhannya seperti apa. Biasanya penangguhan itu orang, bukan jabatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (17/10/2017).

Baca juga: Dijamin Stafsus Presiden, Perusuh di Kemendagri Minta Penangguhan

Argo mengatakan permohonan penangguhan penahanan merupakan hak tersangka. Namun, permohonan bisa saja dikabulkan atau tidak.

"Namanya penangguhan penahanan itu haknya tersangka dan keluarga tersangka. Itu diatur di KUHP. Tapi, namanya permohonan berarti ada yang mengabulkan, penyidik yang lebih tahu pertimbangannya apa, apakah dikabulkan atau tidak," terang Argo.

Sebelumnya, Suhardi meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mencabut laporan di kepolisian dan mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan sebagian besar tersangka masih berstatus mahasiswa. Pengajuan penangguhan penahanan tersebut dengan penjamin Staf Khusus Kepresidenan Riyan Sumindar.

"Untuk mengakhiri persoalan ini, saya meminta pemerintah khususnya Mendagri dicabut sajalah laporan dari anak-anak ini yang sebagian mahasiswa banyak yang tidak mengerti," kata Suhardi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (16/10).

(yas/idh)