3 Tahun Pemerintah Jokowi, KPK Belum Puas Pemberantasan Korupsi

Jakarta - KPK belum puas terhadap pemberantasan korupsi selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut pemberantasan korupsi harus lebih masif dilakukan.

"Belum puas kita, kan masih banyak. Tapi saya pikir harus lebih masif lakukan, tapi bukan cuma KPK, harus semua lembaga pemerintahan juga ikut meningkatkan upaya pencegahan korupsi," kata Syarif di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Selain itu, semua sektor yang dianggap rawan dikorupsi, seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan penjualan pengaruh, harus diatur dengan jelas. Juga mesti dilakukan perbaikan terhadap aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Ia mengatakan regulasi yang paling mendesak pada tahun keempat pemerintahan Jokowi adalah pembentukan UU perampasan aset. Dia berharap pembahasannya cepat karena drafnya telah selesai.

"Regulasi yang paling mendesak sebetulnya UU perampasan aset. Pemerintah dan parlemen bisa mempercepat, kan drafnya sudah selesai. Kalau dijadikan Prolegnas dan itu dilaksanakan, mudah-mudahan bisa lebih cepat," ungkapnya.

Selain itu, RUU KUHAP diharapkan segera selesai. Dia juga ingin penjualan pengaruh dan korupsi di sektor swasta segera diatur dalam KUHP.

"KUHAP sendiri sudah jalan, mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat. Sedangkan KUHP yang belum masuk seperti trading and influence, korupsi di private sector mudah-mudahan bisa diakomodasi di dalam KUHP," ujarnya. (yld/dhn)