DetikNews
Jumat 13 Oktober 2017, 15:03 WIB

Pascaputusan MA, Operasional PT Palyja Tetap Berjalan

Azzahra Nabilla - detikNews
Pascaputusan MA, Operasional PT Palyja Tetap Berjalan
Jakarta - Pascaputusan Mahkamah Agung (MA) terkait penyetopan swastanisasi air di Jakarta, kegiatan operasional PT Palyja tetap berjalan seperti biasa. PT Palyja menjadi salah satu pihak tergugat yang diperintahkan MA untuk menyetop swastanisasi air.

"Kegiatan opersional PT Palyja tetap berjalan seperti biasa. Business as usual," kata Corporate Communications & Social Responsibilities Div Head PT Palyja, Lydia Astriningworo, melalui pesan singkat kepada detikcom, Jumat (13/10/2017).

Kantor Palyja itu berada di lantai 16 Dipo Tower, Slipi, Jakarta Barat. Tampak karyawan masih beraktivitas seperti biasa. Menjelang selesai jam istirahat, terlihat beberapa karyawan masuk ke ruangan membawa kantong makanan.

Lydia yakin putusan MA masih bisa berpihak kepada PT Palyja. Hal ini sejalan dengan pendapatnya bahwa investor dapat menjadikan putusan MA sebagai kepastian hukum.

"Kami yakin bahwa keputusan MA akan memberikan kepastian hukum bagi investor di Indonesia," ujar Lydia.

Perihal langkah yang diambil ke depan, Lydia mengungkapkan pihaknya masih akan mempelajari lebih dulu putusan MA. Diakui Lidya, pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi terkait putusan itu.

"Kami menghormati penegakan hukum di Indonesia dan saat ini sedang mempelajari putusan MA yang dilansir melalui website sambil menunggu pemberitahuan resmi atas putusan tersebut," ucap Lydia.

Menurut Lydia, PT Palyja akan terus berkoordinasi dengan PAM Jaya sebagai mitra. Dua perusahaan ini akan mempelajari konsekuensi putusan dan tindakan yang akan diambil selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, MA menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta. Hal itu terwujud dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997, yang diperbarui dengan PKS tertanggal 22 Oktober 2001, yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

Atas hal itu, MA memerintahkan:

1. Menghentikan kebijakan swastinasasi air minum di Provinsi DKI.
2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Hak Asasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi UU Nomor 11 Tahun 2015 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang hak atas air komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
(asp/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed