Gubernur NTT Bantah Ada Kasus Busung Lapar di Wilayahnya

Jakarta - Kabar munculnya kasus busung lapar di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) ditepis Gubernur NTT Piet A Talo. Menurutnya, yang terjadi hanyalah kasus rawan pangan.Hal ini disampaikan Piet usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/5/2005).Selain berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, Pemprov NTT juga telah menginstruksikan kepada para bupati di wilayahnya agar lebih peka terhadap ketersediaan kualitas pangan dan daya beli masyakarat."Pemprov NTT telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh kabupaten atau kota untuk memberikan bantuan tanggap darurat," kata Piet.Bantuan tanggap darurat yang diharapkan, lanjutnya, berkaitan dengan bantuan pangan, pembagian raskin, operasi pasar khusus, program padat karya dan program bantuan lainnya.Menurut Piet, untuk masalah pangan, Bulog telah mengirimkan 9.000 ton beras untuk menangani masalah kerawanan pangan di NTT. Stok ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan pangan selama tiga bulan.Selain itu, pihaknya juga mengupayakan cara lain dalam mengatasi rawan pangan, seperti membuat embung-embung yang bertujuan menampung air hujan, menyediakan sumur-sumur bor, membuat jebakan-jebakan air dan menyediakan bibit tanaman impor.Menanggapi hal tersebut, Wapres Jusuf Kalla, menurut Piet, akan berupaya meningkatkan daya beli masyarakat dalam bentuk peningkatan daya beli tanaman, pembelian bibit dan peningkatan teknologi.Dijelaskan Piet, hingga akhir Maret 2005 tercatat 115 kecamatan dan 1.215 desa yang tertimpa masalah rawan pangan. Masyarakat yang menjadi korban sebanyak 194 kepala keluarga (KK) atau 902.897 jiwa. Rawan pangan ini diakibatkan gagal panen di sejumlah wilayah di NTT. Jenis komoditi yang mengalami gagal panen meliputi tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan sorgum.Tingkat kerusakan paling besar berdasarkan luas area terjadi di Kabupaten Belu, Sumba Timur, Sumba Barat, Sikka, Lambata, Kupang, Rote Ndao, Ngada, dan Flores Timur dengan rata-rata di atas 4.000 hektar.Dalam pertemuannya dengan Wapres, Piet juga menyatakan, Provinsi NTT telah siap melaksanakan Pilkada di tujuh kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Ngada, Manggarai, Flores Timur, Sumba Timur, Sumba Barat dan Timor Tengah Utara.Menurut Piet, persiapan menjelang Pilkada telah dilakukan dalam bentuk sosialisasi perundang-undangan pembahasan dan penetapan anggaran, serta koordinasi pengamanan dengan Polda NTT.Mengenai penanganan eks pengungsi Timor Timur, Piet menyatakan, hingga 19 Oktober 1999 jumlah pengungsi eks Timor Timur tercatat 54.706 KK atau 284.414 jiwa. Penanganan yang dilakukan terhadap eks pengungsi ini meliputi repatriasi, relokasi dan program pemberdayaan. (umi/)