DetikNews
Jumat 13 Oktober 2017, 13:42 WIB

Gaji Pokok Anies-Sandi di Bawah UMP DKI, Belum Termasuk Tunjangan

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Gaji Pokok Anies-Sandi di Bawah UMP DKI, Belum Termasuk Tunjangan Anies-Sandi (Grandyos Zafna/detikcom)
FOKUS BERITA: Pelantikan Anies-Sandi
Jakarta - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Setelah resmi menjabat, keduanya akan mendapatkan sejumlah fasilitas, gaji, serta tunjangan.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDHKLN) Mawardi mengatakan Anies akan mendapat gaji pokok gubernur sebesar Rp 3 juta setiap bulan dan Sandi sebesar Rp 2,4 juta. Gaji tersebut sesuai dengan surat edaran Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

"Gaji gubernur Rp 3 juta per bulan sesuai Dirjen Anggaran Depkeu, Wagub Rp 2,4 juta per bulan. Sedangkan untuk tunjangan jabatan gubernur Rp 5,4 juta per bulan dan wagub Rp 4,32 juta per bulan," ujar Mawardi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

Dengan demikian, gaji Anies setiap bulan sebesar Rp 8,4 juta dan gaji Sandiaga Rp 6,72 juta. Bila dibandingkan dengan gaji Basuki T Purnama (Ahok) saat masih menjabat wagub pada 2013, gaji wagub sekarang lebih kecil. Gaji Ahok saat itu sebesar Rp 6,91 juta.

[Gambas:Video 20detik]

Baca Juga:
Berapa Gaji Gubernur Ahok?

Dari keterangan Mawardi, gaji pokok Anies-Sandi berada di bawah upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar Rp 3,65 juta/bulan. Namun jumlah yang diterima Anies-Sandi bukan hanya dari gaji pokok dan tunjangan. Keduanya masih akan menerima biaya operasional yang jumlahnya relatif cukup besar.

Anies-Sandi juga berhak mendapatkan tunjangan operasional atau biaya penunjang operasional (BPO) sebesar 0,13 persen per tahun dari PAD DKI. Hal itu didasari PP Nomor 109 Tahun 2000.

"Operasional 0,13 persen itu sesuai dengan PP 109 Tahun 2000. Itu kan ada batas maksimal kalau PAD-nya sekian, sekian ratus juta, PAD-nya sekian triliun nol koma sekian sampai 0,15 persen maksimalnya," kata Mawardi.

Baca Juga:
UMP 2017: DKI Jakarta Rp 3,35 Juta/Bulan

Pada 2017, PAD DKI Jakarta berjumlah Rp 35,23 triliun. Bila dihitung dengan ukuran 0,13 persen dari PAD, BPO Anies-Sandi sebesar Rp 4,57 triliun.

Mawardi mengungkapkan BPO itu nantinya untuk semua pimpinan yang masuk bagian administratif DKI Jakarta. Mulai dari gubernur, wagub, wali kota, hingga bupati. Pembagian tergantung kebijakan gubernur dan wakil gubernur.

"Semua untuk kepala daerah, jadi wali kota, bupati, gubernur dan wakil gubernur, nanti pembagiannya kebijakan gubernur dan wakil gubernur," ujarnya.


Adapun Pasal 9 PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi sebagai berikut:

"Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah ayat F di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen".

Berdasarkan PP yang sama, biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.

[Gambas:Video 20detik]


(elz/elz)
FOKUS BERITA: Pelantikan Anies-Sandi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed