"Kalau tidak salah Anda dari PDIP, dalam proses pembahasan berlangsung dominasi kelompok partai mana terkait e-KTP," tanya hakim ketua, Jhon Halasan Butar-Butar di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).
"Kalau di komisi perdebatan hampir semuanya sama. Ada yang keras sekali, datar, nyecar pemerintah, seperti yang disampaikan Yang Mulia umpama ada yang menyampaikan besok contactif atau contactless jadi ini datanya rusak atau tidak, aman atau tidak," jawab Ganjar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hakim Jhon masih mencecar soal dugaan proyek e-KTP merupakan proyek partai tertentu. Ganjar yang menjadi saksi terdakwa Andi Narogong itu terus menjawab tidak tahu.
"Ada informasi yang mengatakan bahwa 'proyek e-KTP' proyek dari partai tertentu. Yang diharapkan mengawal sedemikian rupa agar proses penganggaran misalnya berdasarkan orang tertentu," tanya Jhon.
"Saya tidak tahu," jawab Ganjar.
"Anda tidak melihat tendensi itu," tanya Jhon lagi.
"Tidak tahu," jawab Ganjar.
Ganjar mengaku tidak mendengar jika e-KTP merupakan proyek partai tertentu. Bahkan Ganjar mengaku tidak melihat ada keganjilan dalam perjalanan pembahasan proyek tersebut di DPR.
"Sangat sangat aktif (dalam) pembahasan), Kalau pada tahap membahas tidak ada keganjilan. Ini ganjil meledak ramai pada tingkat eksekusi di pemerintah baru saya ikuti terus menerus," ujar Ganjar.
(ams/fdn)










































