DetikNews
Jumat 13 Oktober 2017, 10:15 WIB

Soal Penembakan Brimob di Blora, PKB Soroti Seleksi Masuk Polri

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Soal Penembakan Brimob di Blora, PKB Soroti Seleksi Masuk Polri Sekjen PKB Abdul Kadir Karding (Etos/detikcom)
Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan insiden penembakan sesama anggota Brimob di Kabupaten Blora, Jateng. Menyikapi insiden tersebut, PKB menyoroti seleksi anggota masuk kepolisian.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyebut seleksi anggota Polri menjadi penting karena menyangkut profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas. Karding mengatakan akan sangat berbahaya jika orang yang tidak cakap menjadi aparat keamanan dan dibekali senjata api.

"Selama ini kita banyak mendengar adanya desas-desus bahwa seleksi anggota polisi beraroma suap. Semoga saja desas-desus seperti ini tidak benar. Namun jika benar, maka petinggi Polri harus segera memberantasnya. Seleksi anggota Polri harus dipastikan bisa benar-benar fair, terbuka, dan bebas suap," kata Karding dalam keterangannya, Jumat (13/10/2017).

Jika seleksi anggota Polri akuntabel, transparan, dan bebas suap, Karding menyebut mereka akan sangat profesional. Karding mengatakan yang diinginkan masyarakat ke depan ialah jajaran Polri yang profesional sehingga insiden seperti di Blora dan kasus penembakan lain yang tak pada tempatnya tidak terulang.

Selain itu, Karding mengatakan evaluasi penggunaan senjata di tubuh Polri perlu segera dilakukan. Menurutnya, sebelum insiden di Blora, sudah banyak kasus penembakan akibat penyalahgunaan senjata api.

Karding mengungkit insiden penembakan mobil di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, pada April 2017. Karena itu, Karding menyebut evaluasi penggunaan senjata oleh anggota kepolisian harus dijalankan.

"Sedikit saja ada penyalahgunaan, maka bisa berakibat fatal. Sedikit saja muncul emosi, maka mereka bisa melakukan tindakan yang membahayakan karena di tangannya ada senjata api. Sekali dor, bisa mengakibatkan orang tewas," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Sekjen PKB ini mengatakan regulasi penggunaan senjata api oleh polisi diatur, antara lain, melalui beberapa Peraturan Kapolri, seperti Perkapolri No 8 Tahun 2009 dan Perkapolri No 1 Tahun 2009. Pasal 47 Perkapolri 8/2009, dijelaskan Karding, menyebut penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia.

Selain itu, Karding mengatakan petugas hanya boleh menggunakan senjata api untuk keadaan tertentu, yaitu menghadapi keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat, membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat, dan lain sebagainya. Beberapa kasus yang dicontohkan tadi, menurutnya, tidak mencerminkan penerapan Perkapolri tersebut.

"Jika aparat penegak hukum menembak pelaku tindak kejahatan, maka kita masih bisa memaklumi. Apalagi penembakan itu dilakukan kepada pelaku kejahatan kasus-kasus besar, seperti narkoba," ungkap Karding.

"Namun, jika senjata api itu membunuh orang yang tidak berdosa, maka ini sungguh menyedihkan," imbuhnya.

Karding menekankan poin persyaratan kepemilikan senjata api dalam hal evaluasi ini. Karding mengatakan syarat kepemilikan senpi harus diperketat.

"Persyaratan atas kepemilikan senjata api ini penting diperketat untuk menghindari terulangnya peristiwa yang sama. Tanpa ada evaluasi, maka peristiwa seperti ini akan tetap terus terjadi," pungkasnya.
(gbr/dkp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed