DetikNews
Kamis 12 Oktober 2017, 19:09 WIB

Tunggu Salinan, Pemprov DKI Belum Ambil Sikap Soal Swastanisasi Air

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Tunggu Salinan, Pemprov DKI Belum Ambil Sikap Soal Swastanisasi Air Foto: Demo tolak swastanisasi air (detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengaku belum mendapatkan salinan putusan MA terkait penghentian kebijakan swastanisasi air. Untuk itu, hingga kini pemprov belum bisa mengambil keputusan langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi putusan tersebut.

"Salinan mah belum. Itu kan kebijakan pemprov nanti saya harus tanya gubernur dulu lah. Bagaimana nanti kebijakannya. Analisa posisi hukumnya seperti apa. Nanti dengan kelebihan dan kekurangan nya kalau kita melaksanakan putusan ini apa. Katakanlah kalau mau upaya hukum berikutnya itu apa," kata Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhana, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).




Yayan mengungkapkan, selain itu gugatan terhadap kebijakan swastanisasi ini juga melibatkan banyak pihak. Mulai dari PT Palyja, PT Aetra Air, Presiden RI, Wapres RI, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI, DPRD DKI, hingga Dirut PDAM DKI.

"Kan ini para pihaknya banyak. tergugat nya banyak. Bukan cuma gubernur, ada presiden, ada menteri keuangan, ada Palyja. Nanti kalau upaya hukum kita koordinasi dulu dengan para pihak," tuturnya.

Yayan melanjutkan, untuk saat ini DKI juga masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Terkait langkah-langkah yang akan diambil para pihak.

"Paling nggak kita harus satu suara nih di antara para pihak tergugat nya mau seperti apa nih. Mau upaya hukum PK atau mau kita selesaikan sampai di sini sampai kasasi aja. Itu belum ambil sikap kita," ujarnya.

Untuk diketahui, MA melalui putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Hal tersebut dikarenakan kebijakan swastanisasi melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dengan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

Dalam amar putusan disebutkan, bahwa swastanisasi air tidak meningkatkan pelayanan pengelolaan air minum dan air bersih di DKI Jakarta dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Swastanisasi air juga membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.
(fdu/rvk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed