Kapolri Jelaskan Kasus Anggota DPR yang Diduga Hate Speech

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil bertanya kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait kasus ujaran kebencian seorang anggota DPR. Nasir bertanya tentang kasus tersebut yang belum menemukan titik terang.

"Ada juga aspirasi betapa kesan kepolisian seolah-olah tidak tajam dan tajam kepada aktivis umat Islam. Contoh ada anggota parlemen yang dilaporkan beberapa partai terkait diduga ujaran kebencian, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut bagaimana prosesnya," tanya Nasir kepada Tito di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Menjawab hal tersebut, Tito menepis Polri tebang pilih dalam mengusut kasus. Pihaknya masih mendalami kapasitas anggota DPR tersebut saat menyampaikan pidatonya di depan publik.

"Ini berkaitan anggota DPR. Persoalannya, apakah dia menyampaikan itu dalam pribadi atau dalam rangka tugas sebagai anggota DPR. Kalau dia DPR, ter-cover UU MD3," kata Tito.

Tito menjelaskan, jika kapasitasnya sebagai anggota DPR, ia dilindungi UU MD3. Namun Tito berharap kasus tersebut juga ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR jika ada dugaan pelanggaran etik.

"Itu persoalannya, mendapat imunitas. Kami berharap juga ditangani internal di MKD. Kalau termasuk domain dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPR, maka dia mendapatkan kekebalan itu," ungkap Tito.

"Bukan pidana, tapi mungkin etika di DPR. Dari MKD memutuskan dia bukan dalam kapasitas sebagai anggota DPR, tapi pribadi, itu masuk pidana. Itu ranah polisi," imbuhnya. (gbr/dkp)