Program ini sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu dan hasilnya ternyata signifikan. Dalam sebulan terkumpul dana Rp 1,6 miliar. Dana dikelola bersama Pemprov Jateng dan Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (Baznas) Jateng.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, zakat ASN ini dilatarbelakangi masih banyaknya warga miskin di Jateng yang membutuhkan bantuan. Kemudian lembaga keagamaan juga sekarang susah mengakses dana bantuan pemerintah karena persyaratan diperketat pemerintah pusat.
"Kalau dana APBD penyalurannya lama dan persyaratannya macam-macam, untuk lembaga seperti pondok harus berbadan hukum, itu yang dikeluhkan sulit. Nah lewat zakat PNS ini ternyata terkumpul dana banyak yang bisa disalurkan lebih gampang," kata Ganjar dalam keterangan tertulis dari Pemprov Jateng, Kamis (12/10/2017).
Penyaluran untuk pondok pesantren telah berjalan dengan baik. Ganjar yang setiap pekan berkeliling di kabupaten kota selalu mampir ke salah satu ponpes. Selain bersilaturahmi, Ganjar juga memberikan bantuan. Besarannya bervariasi antara Rp 70 juta-Rp 100 juta.
Ketua Baznas Provinsi Jateng KH Ahmad Darodji mengatakan, dari semua dana yang terkumpul di Baznas, 60 persen akan difokuskan bantuan pada masyarakat miskin. Fakir miskin dimaksud terbagi dua yaitu warga miskin yang sudah tidak produktif atau sudah tak mungkin bekerja dan yang masih produktif.
Untuk nonproduktif, dialokasikan 20 persen dari 60 persen tersebut. Alokasinya yakni pemberian santunan, jaminan kesehatan, dan beasiswa. Sedangkan yang produktif dialokasikan 40 persen berupa pelatihan keterampilan, peralatan kerja, modal kerja, dan pendampingan.
"Jika kita bisa bersinergi maka minimal 16.500 warga miskin di Jateng dapat dientaskan tahun ini. Jumlah bisa berkali lipat jika bantuan stimulan diberikan pada kepala keluarga dengan banyak anak," katanya.
Selain itu, dana dari zakat ASN juga dialokasikan untuk 'sabilillah' atau orang yang berjuang di jalan agama. Targetnya adalah pemberian honorarium untuk guru TPQ atau Madin yang selama ini belum menerima honor yang layak.
Selain honorarium guru TPQ dan Madin, juga akan mendirikan lembaga pendidikan atau sekolah unggulan, pondok pesantren, masjid, rumah sakit yang bagus, dan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu.
Namun sejauh ini baru ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang sudah aktif berzakat. Baznas Jateng meminta agar pemerintah kabupaten atau kota serta bupati dan wali kota di Jateng mendorong pada para bawahannya.
"Kita rekomendasikan ke pemprov agar mendorong bupati atau wali kota yang belum optimal menggerakan Baznasnya. Karena ada kabupaten yang belum terbentuk Baznas, dan ada juga yang sudah melejit misalnya Karanganyar dan Sragen," katanya. (ega/nwy)
