Warga Bisa Urus Paspor hingga Surat Tanah di Mal Pelayanan Publik

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan Mal Pelayanan Publik yang menampung 327 layanan dari berbagai lembaga dan kementerian. Warga dapat memanfaatkan mal tersebut untuk mengurus paspor hingga surat tanah.

"Ada 300-an layanan di mal ini yang dibangun atas provokator dari MenPAN RB. Kami berharap mal seperti ini bisa bertambah terus sehingga masyarakat bisa diberi pelayanan yang sebaik-baiknya," kata Djarot dalam sambutannya di Mal Pelayanan Publik, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).

Baca juga: Djarot dan Sejumlah Menteri Resmikan Mal Pelayanan Publik

Lokasi gedung ini berada di sebelah Gedung Nyi Ageng Serang. Gedung ini dipugar kembali oleh Pemprov DKI dan dijadikan lebih modern bentuknya.

Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU, Kanwil BPN, BKPM, Polda metro, Bank DKI, Dirjen Pajak, PLN, Dirjen Bea Cukai, BPRD Pajak, Jasa Raharja, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Dinas Dukcapil DKI akan melayani warga di mal ini. Warga dapat mengurus berbagai surat seperti pengurusan pajak, surat tanah, mutasi STNK, dan membuat paspor baru.

Djarot berharap Mal Pelayanan Publik dapat dibangun di berbagai daerah lainnya. Ia mengatakan Jakarta akan menjadi wilayah percontohan yang menerapkan layanan terpadu bagi masyarakat yang mudah dan cepat.

"Perubahan mental melayani masyarakat harus diubah dari Jakarta dulu. Kalau sudah berubah, insyaAllah semua daerah akan berubah," ujar Djarot.

Djarot mengatakan Pemprov DKI akan terus berinovasi dalam melayani masyarakat. Ia menyebut akan mengadakan layanan antar pengurusan surat bagi warga dengan motor untuk semakin memudahkan.

"Nanti tidak ada pungli lagi karena sudah terbuka dan cashless semua," tutur Djarot.

Sementara itu, MenPAN RB Asman Abnur berharap akan banyak Mal Pelayanan Publik lainnya yang akan dibangun di berbagai daerah. Dirinya juga akan mengusulkan agar mal tersebut melayani semua kebutuhan warga yang berkaitan dengan perizinan.

"Ini bisa jadi model se-Indonesia, sudah banyak. Nantinya urusan imigrasi tidak bisa selesai di sini, surat nikah kami usulkan juga. Jadi terobosan ini terus kita lakukan," ucap Asman. (fdu/rvk)