Soal Kericuhan di Kemendagri, Fadli Ungkit Kecurangan Hasil Pilkada

Jakarta - Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat diserang karena sengketa hasil pilkada di Kabupaten Tolikara, Papua. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan hasil pilkada selalu menimbulkan pro dan kontra.

"Saya juga melihat bahwa persoalan pilkada ini kan persoalan yang selalu ada pro-kontra terhadap hasilnya, terutama yang bersengketa. Saya kira sudah tepatlah jalannya, bahwa ada keputusan MK yang final dan mengikat," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Namun Fadli menjelaskan soal kecurangan di daerah tertentu berlaku masif. Jadi, menurutnya, harus ada tindakan tegas dari penegak hukum, apalagi menyangkut suara rakyat dan demokrasi Indonesia.

"Tapi memang di daerah tertentu, kecurangan itu berlaku masif, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten Papua, misal di kabupaten Papua ada kecurangan yang masif. Dan akhirnya memang Bawaslu merekomendasikan diskualifikasi," terang dia.

"Saya kira memang harus ditegakkan hukum itu karena ini persoalan suara rakyat dan demokrasi kita," lanjutnya.

Untuk persoalan pilkada di Tolikara, Fadli mengaku tidak terlalu paham akan kasusnya. Apakah tidak ada keadilan atau kecurangan. Namun ia mengembalikan semua dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk Tolikara, saya tidak tahu apakah memang tidak ada keadilan atau memang kecurangan seperti itu. Tapi kalau sudah ada keputusan MK, ya apa boleh buat," ucap Fadli.

Sebelumnya, penyerangan bermula dari unjuk rasa LSM Barisan Merah Putih Provinsi Papua di depan kantor Kemendagri, Rabu (11/10). Mereka menuntut masalah sengketa pilkada di Kabupaten Tolikara.

Namun aksi tersebut berakhir ricuh. Massa merusak kantor Kemendagri dengan melemparinya menggunakan batu dan botol.

Akibat peristiwa itu, sejumlah properti di kantor Kemendagri rusak. Polisi mengamankan 15 orang dari penyerangan yang menimbulkan korban 10 orang luka-luka dan dibawa ke RSPAD itu. (lkw/dkp)