Meski Novanto Menang Praperadilan, Golkar Dinilai Tetap Tersandera

Jakarta - Ahmad Doli Kurnia hanya bisa geleng-geleng kepala memantau dari jauh suasana di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, sepanjang siang hingga petang kemarin, Rabu (11/10/2017). Ratusan aparat kepolisian menjaga kantor tersebut karena di dalamnya tengah digelar rapat pleno Partai Golkar.

Ketua Umum Setya Novanto untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah sakit sepekan lalu memimpin langsung rapat. Sejumlah aparat keamanan selalu menempelnya. Aparat juga terlihat di sejumlah titik di kantor DPP Golkar.

"Rapat pleno adalah aktivitas rutin organisasi, apa agendanya sehingga perlu dikerahkan aparat sebesar itu? Ada ancaman apa sehingga segenting itu?" kata Doli saat berbincang dengan detikcom.

Ketua Muda Gerakan Partai Golkar itu menilai suasana seperti saat ini kian merugikan Partai Golkar karena menjadi alat politik bagi parpol yang lain. Gerak Golkar di panggung politik juga tak leluasa.

Seorang politikus Golkar lainnya membenarkan pendapat Doli. Politikus yang tak mau namanya disebut itu mencontohkan parpol lain yang punya akses ke penegak hukum bisa saja mengancam Golkar jika tak mau berkoalisi dengan mereka di pilkada.

"Misalnya di pilkada daerah tertentu, jika Golkar nggak mau dukung calon ini, 'Hey... awas kalau ndak mau dukung, akan kita buka kasus Ketum-mu,'" kata dia.

Ahmad Doli menyebut Partai Golkar nantinya hanya bakal jadi alat penekan di parlemen mengikuti parpol lain. Fraksi di DPR pun tak bisa memiliki keputusan mandiri. Doli khawatir aspirasi konstituen telah dikorbankan atas sikap ini.

"Golkar tidak bisa menentukan nasib sendiri karena tersandera Novanto," lanjutnya.

Pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengingatkan kasus Novanto tak hanya menyandera Golkar ke dalam, tapi juga kan berdampak terhadap mitra koalisi mereka pada 2019. Karena itu, menurut dia, partai yang berkoalisi dengan Partai Golkar berhati- hati meniti 2019. Kasus-kasus yang diduga menjerat Novanto akan menjadi bumerang bagi partai-partai mitra koalisi Golkar.

Hal yang sama diungkapkan pengamat politik UI, Arbi Sanit. Ia memperkirakan suara Partai Golkar bakal anjlok akibat penurunan kepercayaan masyarakat.

Ia menganggap partai itu masih tersandera oleh Novanto walau telah menang di praperadilan. Dukungan Golkar ke Jokowi hanya akan dianggap sebagai upaya mencari perlindungan atas kasus hukum Novanto.

"Masyarakat akan melihat bahwa Novanto berlindung di balik Jokowi, misalnya," jelas Arbi.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di sela rapat pleno kemarin meminta kader dan pengurus tetap solid. Dalam rapat itu, Ketua Umum DPP Golkar merombak pengurus untuk akselerasi kinerja partai menghadapi target politik 2019.

"Rapat menyadari betul bahwa masa kepengurusan Bung Setya Novanto sangat singkat, tinggal satu setengah tahun. Ini perlu solidaritas dan kebersamaan dalam menjamin akselerasi kinerja DPP untuk capai target politik. Baik pilkada maupun pemilu serentak 2019," ucap Idrus. (jat/erd)