DetikNews
Rabu 11 Oktober 2017, 22:02 WIB

Kejagung Jerat PNS Pajak Penerima Suap Rp 14 Miliar dengan TPPU

Yulida Medistiara - detikNews
Kejagung Jerat PNS Pajak Penerima Suap Rp 14 Miliar dengan TPPU Kejaksaan Agung RI (Foto: dok. detikcom)
Jakarta - Kejaksaan Agung mengusut kasus pencucian uang Agoeng Pramoedya (AP), bekas pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, ia ditahan karena menerima suap senilai Rp 14 miliar dalam kasus suap penjualan faktur pajak.

"Hari ini atas arahan Pak Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Arminsyah) diterbitkan sprindik TPPU atas nama tersangka AP terkait penerimaan pegawai pajak dalam pengurusan pajak," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Warih Sadono, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017).

Penyidik menduga uang yang diterima AP telah dibelikan sejumlah aset, salah satunya kendaraan. Kendaraan itu dibeli atas nama orang lain.

"Dari hasil penyidikan kita menemukan alat bukti bahwa uang yang diterimanya dibelikan benda-benda atas nama orang lain," ujar Warih.



Dalam perkara ini, AP diduga bekerja sama dengan eks PNS Direktorat Jenderal Pajak Jajun Jaenuddin (JJ). Keduanya telah menyalahgunakan wewenang karena diduga menerima suap dari beberapa perusahaan, baik secara langsung maupun melalui perantara, misalnya office boy.

Sementara itu, Kejagung saat ini masih memburu siapa penyuap AP dan JJ. Warih mengatakan kini proses hukum terhadap pemberi suap telah dinaikkan menjadi penyidikan, tetapi belum ada tersangkanya karena masih berupa sprindik (surat perintah dimulainya penyidikan) umum.

"Sudah penyidikan, masih penyidikan umum," ucapnya.



Warih menyebut perkara JJ siap disidangkan di Pengadilan Tipikor secepatnya karena telah dilimpahkan kejaksaan. Selain menerima suap, JJ dijerat pasal TPPU.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
(yld/ams)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed