Cuekin Buyat, TAWB Somasi Menkes

Cuekin Buyat, TAWB Somasi Menkes

- detikNews
Rabu, 25 Mei 2005 12:47 WIB
Jakarta - Kecewa dengan sikap Menkes Siti Fadilah Supari yang menelantarkan warga Buyat, Tim Advokasi Warga Buyat (TAWB) hari ini melayangkan somasi kepada Menkes.Dalam somasi tersebut, TAWB meminta Menkes menindaklanjuti kasus pencemaran yang menimpa warga Teluk Buyat. TAWB ini terdiri dari Tapal, Elsam, TAPR, WALHI, LBH Jakarta, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan PBHI. "Jika dalam waktu dua bulan tidak ada aksi, kita minta Menkes mundur," kata Siti Maimunah dari Jatam di kantornya, Jl. Mampang Prapatan II No.30, Jakarta, Rabu (25/5/2005).Selain itu, tambah Uli Parulian Sihombing dari LBH Jakarta, jika Meskes tidak memberikan reaksi sampai batas waktu yang ditentukan, TAWB juga akan mengajukan gugatan. Penyebabnya, Menkes dianggap melanggar hak konstitusi yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Upaya ke arah itu, kata Uli, terlihat dari sikap Pemda setempat yang justru mengisolasi warga Buyat. "Saat ini warga Buyat diisolasi karena jalan masuk menuju Buyat sengaja ditutup. Ada kecenderungan apa dari pemerintah, kami tidak tahu," katanya.Sebenarnya, lanjut Siti, pada Maret 2005 lalu, Menkes sempat melontarkan janjinya akan berkunjung ke Buyat. Namun, janji tersebut tidak dilaksanakan. Bukannya ke Buyat, Menkes saat itu justru melancong ke Bunaken untuk makan siang.Sikap Menkes ini dinilai tidak mencerminkan sikap pemerintah. Padahal, pemerintah beberapa waktu lalu sudah menyatakan Teluk Buyat tercemar dan menjanjikan adanya relokasi penduduk. Namun, semua itu belum ada kelanjutannya hingga saat ini."Ada indikasi politik yang mengarah pada pengambilan keputusan pemerintah mengenai kasus Buyat sehubungan dengan kepentingan pemilik modal," kata Siti. Kendala intimidasi, kata dokter Zakiah Yahya Setiawan dari MER-C, juga terlihat dari sikap aparat pemda setempat seperti camat dan Kepala Desa Buyat."Ketika dokter datang ke sana, kami dianggap dokter gadungan sehingga terjadi pengusiran dokter oleh Kepala Desa Buyat Sangadi dengan alasan tidak ada koordinasi dengan Kanwil setempat," kata Zakiah.Padahal MER-C, tutur Zakiah, sudah melaporkan kegiatan yang akan dilakukan di Buyat dan Puskesmas setempat. Namun, upaya yang dilakukan MER-C tidak ditanggapi secara positif. Bahkan, saat ini ada bidan setempat yang dipanggil dokter kabupaten hanya karena yang bersangkutan ikut dalam kegiatan MER-C.Sikap masa bodo pemerintah, menurut peneliti Walhi Raja Siregar, karena adanya anggapan bahwa penyakit di Buyat lebih karena unsur genetika."Siapa yang menyebarkannya belum jelas. Dalam hal ini Depkes sudah melakukan penelitian tapi tujuannya hanya untuk mengetahui tingkat kontaminasi logam berat warga Buyat," katanya. Penelitian tersebut tidak mengarah ke mana-mana dan tidak ada kesimpulan. Padahal yang diharapkan TAWB adalah adanya penelitian mengenai lingkungan sekitar Buyat, seperti konsumsi ikan dan air minum yang dikonsumsi warga dari sumur bor. (umi/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads