"Tapi saya pikir begini juga, jangan di akhir-akhir ini semacam fait accompli terhadap gubernur baru sehingga gubernur baru istilahnya tergigit lidah menghadapi publik. Dulu ada janji, sedangkan kewenangan nggak mutlak di pemerintah DKI," ujar Tifatul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Tifatul enggan bicara panjang-lebar soal reklamasi, termasuk apakah Anies-Sandi akan menolaknya atau tidak. Menurut Tifatul, pihaknya akan melihat lebih lanjut soal prosedur reklamasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut pendapat pribadinya, pencabutan reklamasi Teluk Jakarta terkesan terburu-buru. Menurut Tifatul, masyarakat saat ini masih sangat sensitif terhadap isu ini.
Lebih lanjut, Tifatul mengatakan solusi dari beberapa permasalahan soal reklamasi belum tercapai. Tifatul memberi contoh.
"Masih ada tanda tanya besar belum terjawab, misalnya masalah amdal dan sebagainya. Belum terjawab masalah solusi untuk nelayan yang selama ini mencari nafkah di situ, bisakah itu mengantisipasi banjir nanti atau dari Jakarta pembuangannya yang pasti mengalami perlambatan mengalirnya air dari banjir, misalnya di Jakarta, oleh curah hujan," kritik dia.
"Yang gini-gini masih jadi tanda tanya besar di moratorium. Kalau menurut saya, ini kental perdebatan, masih di publik," tukasnya. (gbr/nvl)











































