DetikNews
Rabu 11 Oktober 2017, 09:15 WIB

Aktivis Perikanan Kritik Pencabutan Moratorium Reklamasi

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Aktivis Perikanan Kritik Pencabutan Moratorium Reklamasi Demo Tolak Reklamasi Teluk Jakarta (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta - Pemerintah, melalui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menyoroti keputusan tersebut.

"Kami bisa mengajukan kembali pembatalan terkait dengan pencabutan moratorium itu kan? Juga melakukan pembatalan terhadap izin-izin yang akan diterbitkan nanti oleh Pemda atau pun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tapi itu akan melewati proses persidangan," kata ujar Kuasa Hukum KSTJ Tigor Hutapea saat dihubungi detikcom, Selasa (10/10/2017) malam.

Baca Juga: Babak Baru Reklamasi Teluk Jakarta

Pencabutan moratorium reklamasi ini dinilai terlalu dipaksakan karena secara teknis dan kesediaan hukum sudah terpenuhi. Menurutnya, pembatalan tersebut merupakan akal-akalan Luhut.

"Kalau kita baca surat moratoriumnya itu kan Luhut bilang secara kajian teknis dan kesediaan hukum sudah terpenuhi, kalau secara teknis saja sudah terpenuhi kami minta dilibatkan. Saya berani katakan bahwa yang dilakukan Luhut ini adalah akal-akalan. Jadi saya pikir moratorium yang dilakukan ini sangat dipaksakan oleh Luhut," tutur Tigor yang juga menjabat sebagai Deputi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Tigor kemudian juga mempertanyakan aturan dari pemerintah untuk kegiatan reklamasi itu. Ia mengatakan bahwa harus dipastikan juga pihak-pihak terkait reklamasi tersebut sudah mengantongi izin lokasi.

"Apakah sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur ruang tata laut di wilayah Jabodetabek? Kemudian apakah semua pengembang ini sudah mengantongi izin lokasi?," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut membenarkan tentang moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut menyebut pencabutan itu dilakukan sejak Kamis (5/10).


"Saya sudah tanda tangani (pencabutan moratorium) pada hari Kamis karena semua ketentuan yang berlaku dari semua kementerian dan lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah," kata Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (9/10).

Luhut mengaku telah mengirimkan surat itu kepada Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat disebut Luhut menyampaikan ucapan terima kasih.

"Kan sudah saya kirimkan, Pak Gubernur bilang makasih," sebut Luhut.
(yas/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed