Istana Tegaskan Proyek Infrastruktur Tahun 2018 Tak Terkait Politik

Jakarta - Istana membantah isu upaya percepatan penyelesaian program infrastruktur pada 2018 untuk persiapan tahun politik 2019. Sebab, pembangunan infrastruktur tidak bisa dipaksakan.

"Mana bisa infrastruktur itu dipaksakan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kalau memang selesai, ya selesai. Kalau nggak selesai, ya nggak selesai," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, banyak program prioritas pemerintah, khususnya pada pembangunan infrastruktur, selesai pada tahun depan. Sebab, pengerjaannya dimulai pada awal-awal pemerintahan Jokowi-JK.

"Tetapi memang semuanya karena tahun anggaran itu sudah dipersiapkan. Jadi hal-hal yang direncanakan dari awal oleh pemerintah, terutama oleh Menteri PU dan Perhubungan," ujarnya.

"Harapannya memang akan banyak yang selesai pada tahun 2018 ini," sambungnya.

Menanggapi adanya keluhan soal porsi kecil keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan, Pramono mengatakan hal itu tidak benar. Bahkan beberapa kali Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian proyek-proyek swasta.

"Apa yang dikerjakan oleh BUMN kan bagian kecil dan sekarang ini kalau kita lihat 2-3 kali terakhir yang diresmikan oleh Presiden, misalnya di Tol Bawen, Tol Mojokerto, Jombang-Kertosono, itu kan oleh Astra," ucapnya.

Karena itu, Pramono menyebut seharusnya swasta tidak mengatakan tidak diberi porsi dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Malah dia mengajak swasta berani berkompetisi dengan BUMN.

"Siapa pun yang bisa bekerja lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, ya monggo. Jadi tidak perlu ini harus BUMN, ini harus swasta. Siapa yang bisa bekerja lebih cepat, lebih baik, kualitas lebih ini, ya monggo saja," terangnya. (fiq/idh)