DetikNews
Selasa 10 Oktober 2017, 17:50 WIB

ICW: KPK Nggak Ada yang Benar di Mata Politisi

Samsudhuha Wildansyah - detikNews
ICW: KPK Nggak Ada yang Benar di Mata Politisi Diskusi publik 'KPK vs Setnov: Membuka Kotak Pandora' (Foto: Samsudhuha Wildansyah/detikcom)
Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, komitmen pemberantasan korupsi tak mendapatkan dukungan penuh dari DPR. Sebagian anggota DPR dianggap tak menyukai KPK karena pemberantasan korupsi hampir menyentuh semua komisi.

"Tampaknya sebagian teman-teman politisi itu tidak suka dengan KPK, bisa jadi itu sebagian besar bukan sebagian kecil itu nggak suka dengan KPK. Karena apa? Upaya pembebasan korupsi hampir menyentuh semua komisi," kata Emerson.


Hal ini dikatakannya dalam sebuah diskusi bertema 'KPK vs Setnov: Membuka Kotak Pandora' yang digelar di Bakoel Koffie, Jl Raya Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017). Dia menyebut, jika KPK bekerja lebih ketat, bisa jadi ada lebih banyak tersangka baru dalam kasus korupsi di beberapa proyek.

Situasi ini pun menurunkan kepercayaan publik kepada KPK dalam urusan pemberantasan korupsi. Menurunnya kepercayaan publik ini salah satunya dilihat dari kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK.


DPR kemudian dianggap berupaya melemahkan KPK. Pansus Hak Angket KPK dibentuk DPR untuk mengkoreksi kerja KPK. Padahal proses pembentukan Pansus Hak Angket KPK di DPR juga tak disetujui semua fraksi. Selain itu, poin KPK sebagai objek angket juga masih diperdebatkan.

"Kalau kita melihat fenomena bahasanya misalnya imbas proyek e-KTP kan paling tidak ada dua hal itu melahirkan Pansus KPK. Publik membacanya bahwa ya tadi karena prosesnya dianggap ilegal, ketua pansusnya disebut-sebut menerima aliran itu membuat tidak objektif," ujarnya.


"Kesan yang muncul bahwa KPK kerja nggak bener. Mempersoalan institusi lain padahal institusinya sendiri juga nggak becus-becus banget. Kalau soal ngomongin isu-isu lain belagu banget, tapi kalau ngomongin kinerja gimana?" sambung Emerson.

Dia melihat, ada upaya pengalihan isu dalam pembentukan Pansus Hak Angket KPK tersebut. Emerson mengaku ragu tentang komitmen Pansus Hak Anget KPK.


"Jadi kita membacanya ada politik yang digunakan untuk pengalihan isu," ujarnya.

"Saya sendiri termasuk orang yang 90 persen ragu kerja Pansus KPK itu untuk benahi KPK. Mempersoalkan penanganan kasus KPK jadi publik lupa ada kasus e-KTP yang belum selesai. Yang kita lihat ya tadi itu, pengalihan isu. Jadi nggak ada yang bener KPK di mata politisi," imbuh Emerson.
(jbr/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed