Gagal Jadi Hakim Agung, David Tobing Gugat KY ke KIP

- detikNews
Selasa, 10 Okt 2017 12:40 WIB
David Tobing (ari/detikcom)
Jakarta - Gagal jadi hakim agung, pengacara David Tobing gugat Komisi Yudisial (KY) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). David mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait hasil seleksi calon hakim agung 2017.

"Karena yang kita sengketakan adalah hak Pak David untuk memperoleh dan / atau menggunakan informasi hasil seleksi CHA tahun 2017. Dan karena KY selaku badan publik tidak memberikan informasi tersebut, maka wewenang untuk menyelesaikan sengketanya ada di KIP," ujar pengacara David Tobing, Akhmad Zaenuddin di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat Selasa (10/10/2017).

Akhmad yang tiba di Kantor KIP pukul 11.31 WIB langsung memberikan berkas kepada petugas. Kemudian ia diberikan formulir dan diminta mengisi data dalam formulir tersebut. Formulir yang diisi adalah Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PPSI).

Selesai mengisi formulir Akhmad menanyakan estimasi waktu penyelesaian laporan. Namun pihak KIP belum bisa memberikan kepastian.

"Kalau untuk estimasi saya kurang tahu. Karena sedang ganti komisioner. Komisioner yang baru belum dilantik juga oleh Presiden. Kemungkinan Januari lah," kata staff PPSI KIP Aldi Ranu Sianturi yang bertugas saat itu.

Laporan ini dibuat David merujuk pada Putusan KIP no. 034/VI/KIP-PS-A/2015 tentang sengketa informasi hasil seleksi calon hakima gung antara Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Sektoral Indonesia dengan KY. Dalam putusan tersebut KIP menyatakan bahwa ketentuan kerahasiaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak memberikan hasil seleksi sepanjang informasi tersebut tidak dipublikasikan dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang rahasianya diungkap. KIP memerintahkan KY untuk memberikan informasi hasil tes calon hakim agung yang diminta pemohon.

Sebelumnya, David meminta KY memberikan informasi terkait dirinya selama proses seleksi calon hakim agung 2017 berlangsung. Informasi yang diminta adalah Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung 2017, Hasil Asesmen Kepribadian dan Kompetensi Calon Hakim Agung RI dan rincian hasil rekam jejak (penerimaan informasi masyarakat, Analisis LHKPN, investigasi dan klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan di kantor David).

Namun permintaan itu ditolak oleh KY. Dengan adanya laporan ke KIP ini, Akhmad berharap agar KY bisa lebih transparan dan koperatif.

"Harapannya untuk ke depan KY lebih transparan dan koperatif dalam menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan/atau menggunakan informasi dari KY. Di mana sebelumnya telah terdapat preseden dari KIP bahwa informasi terkait hasil seleksi hakim agung merupakan informasi terbuka dan bukan termasuk kualifikasi informasi yang dikecualikan," pungkas Akhmad. (asp/asp)