.webp)
"Ini menunjukan inkonsistensi kita dalam membuat kebijakan, selera penguasa tergantung pada situasi, bukan kepentingan yang lebih besar. Seharusnya tunggu dulu gubernur dan wakil gubernur baru dilantik, kebijakannya tentang reklamasi ini," jelas Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, pernyataannya bukan berarti tidak mendukung pembangunan. Hanya saja jangan ada kelompok-kelompok yang diuntungkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai pembangunan ada di mana-mana dan orang yang diuntungkan itu-itu saja. Kemudian merusak yang lain, mengganggu nelayan, mengganggu masyarakat lain dan juga lingkungan hidup di sana," lanjutnya.
Ia menunggu Anies-Sandi untuk memenuhi janjinya terkait reklamasi. Salah satu janjinya adalah menyetop reklamasi.
"Iya kan janjinya itu. Menurut saya kalau berjanji harus ditepati," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut menyebut pencabutan itu dilakukan sejak Kamis (5/10).
"Saya sudah tanda tangani (pencabutan moratorium) pada hari Kamis karena semua ketentuan yang berlaku dari semua kementerian dan lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah," kata Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (9/10/2017).
Luhut mengaku telah mengirimkan surat itu ke Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat disebut Luhut menyampaikan ucapan terima kasih.
"Kan sudah saya kirimkan, Pak Gubernur bilang makasih," sebut Luhut. (lkw/bag)
