Kordinator massa yang mengatasnamakan Paguyuban Pengemudi Ojek Pangkalan, Amrul, mengatakan ratusan orang ini berasal dari setiap perwakilan ojek pangkalan se-Kota Serang.
"Tuntutannya sederhana, kita menolak Go-Jek," kata Amrul kepada wartawan di Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Senin (9/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perwakilan dari masing-masing pangkalan ini kemudian diterima oleh perwakilan Humas DPRD Banten di gedung serbaguna. Masing-masing ojek pangkalan mengeluhkan kondisi mereka akibat ojek online.
Salimin, misalnya, dari ojek pangkalan Pasar Induk Rau, mengaku penghasilannya turun drastis akibat kehadiran ojek online di Kota Serang. Pria beranak dua ini mengaku sebagai pensiunan kerja kontrak yang kebutuhannya membeludak. Akibat kehadiran ojek online, saat ini ia mengaku semakin kesulitan.
"Kami sebagai ojek pangkalan mengharapkan sekiranya ojek online dihapus, kami menderita dan semakin menderita terjepit," ujar Salimin.
Opang lain, Hambali, menyampaikan hal yang sama. Bahkan ia mengaku pernah mendapatkan penghasilan Rp 15 ribu dalam sehari. Penghasilan kecil itu, menurutnya, menurun drastis akibat kehadiran ojek online di Kota Serang.
"Tolong Bapak-bapak yang berkuasa, saya sebagai rakyat kecil tolong diperhatikan. Saya tidak ingin nangis pulang, pulang ke rumah bawa duit Rp 15 ribu," katanya.
Bahkan Weli, opang dari kawasan Kemang, rela sampai mengurangi uang saku untuk ongkos anak-anaknya.
"Tadinya 7 ribu sekarang boro-boro paling 5 ribu. Semuanya turun drastis, kami setuju minta ditutup jangan ada yang lain-lain, dicabut izinnya," katanya.
Kabag Humas Aspirasi DPRD Banten Heryana berjanji akan memfasilitasi aspirasi yang disampaikan perwakilan ojek pangkalan tersebut.
"Intinya, kami siap menyampaikan aspirasi Bapak-bapak, untuk aspirasi insyaallah saya tanggapi dan sampaikan ke Komisi IV," katanya. (bri/fay)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini