DetikNews
Senin 09 Oktober 2017, 13:25 WIB

Ketua MPR Prihatin Aditya Moha 'Selamatkan Ibu' dengan Suap

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Ketua MPR Prihatin Aditya Moha Selamatkan Ibu dengan Suap Ketua MPR Zulkifli Hasan. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Jakarta - KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka setelah berusaha 'menyelamatkan' ibunya, Marlina Moha, lewat jalan menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. Ketua MPR Zulkifli Hasan prihatin akan hal tersebut.

"Tentu itu sangat memprihatinkan kita. Bolak-balik masih (kena) OTT (operasi tangkap tangan), bolak-balik masih OTT. Enam kepala daerah dalam tiga minggu, kemudian anggota DPR, di penegak hukum beberapa pengadilan sudah beberapa kali, ada juga jaksa. Tentu kita sangat menyesalkan itu ya," kata Zulkifli di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Zulkifli mengatakan ada kekeliruan yang menjadi penyebab terulangnya kembali kasus suap. Menurut Zulkifli, saat ini ada kekeliruan karena nilai-nilai di masyarakat diukur dengan uang.

"Saya kira ada kekeliruan kita karena kita jauh dari nilai-nilai. Semua nilai-nilai itu diukur dengan uang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diganti 'keuangan yang maha kuasa'," tutur Zulkifli.

Menurut Zulkifli, perlu ada pembenahan dari peraturan perundangan serta dari partainya sendiri. Selain itu, ia juga menyebut masyarakat perlu diberikan pendidikan politik.

"Oleh karena itu saya menganjurkan, pertama kita benahi peraturannya. Memang harus ada, negara-negara maju itu orang mau ngasih pulpen saja itu bisa kena penalti. Selanjutnya, peraturan perundangannya memang harus terus menerus memberikan pendidikan politik kepada publik. Saya lihat yang terkena itu juga beberapa sebetulnya berprestasi, artinya ini satu sistem yang kurang pas. Ini yang harus kita kaji ulang," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengamankan anggota DPR Fraksi Golkar Aditya Moha dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Jumat (6/10). Aditya melakukan suap karena ingin menyelamatkan ibunya dari vonis 5 tahun yang sudah diketok Pengadilan Negeri (PN) Manado.

"Jumat 6 Oktober kami menerima informasi dugaan suap terhadap hakim tinggi Sulut terhadap putusan banding perkara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa kabupaten Bolaang Mongondow," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10).
(yas/bag)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed