PR untuk Anies-Sandi dari Djarot: MRT hingga Normalisasi Sungai

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut ada beberapa pekerjaan yang harus dilanjutkan oleh pasangan terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pembenahan transportasi hingga masalah sampah menjadi pekerjaan rumah atau 'PR' bagi pasangan tersebut.

"Terus terang saja. Ada tiga persoalan pokok. Satu masalah kemacetan. Kami sudah berusaha maksimal untuk menata dan meletakkan dasar-dasar sistem transportasi publik berbasis rail maupun berbasis bis. Ini belum selesai," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Djarot menjelaskan masalah permukiman masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan. Pembangunan rumah susun masih perlu digalakkan untuk menampung warga Jakarta terutama yang berada di bantaran sungai.

"Kemudian, masalah permukiman karena masih banyak itu yang tinggal di bantaran sungai. Kami berusaha membangun rusun. Karena konsep kami untuk permukiman di Jakarta, dengan kondisi seperti ini diharapkan pembangunannya dilakukan secara vertikal," paparnya.

Djarot juga ingin pengelolaan sampah di Jakarta tidak lagi bergantung dengan Bantar Gebang. Dia berharap pembangunan intermediate treatment facility (ITF) atau fasilitas pengelolaan sampah dapat segera selesai.

"Masalah persampahan juga karena kami selama ini bergantung kepada Bantar Gebang. Makanya kami kebut betul dengan membangun ITF. Baik dikerjakan oleh BUMD kami, Jakpro dalam hal ini, maupun dikerjasamakan dengan KBPU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)," jelasnya.

Djarot mengaku cukup puas dengan normalisasi sungai Jakarta untuk mencegah banjir. Dia ingin agar pengerjaan normalisasi tetap dilanjutkan kembali.

"Kami sudah berusaha maksimal, misalnya sekarang sungai-sungai sudah mulai bagus yah, bersih normalisasi sudah kita kerjakan," sebutnya.

Djarot menyebut sistem keuangan berbasis online juga dinilai efektif mengawasi transaksi keuangan di lingkungan Pemprov DKI. Ia mengaku senang dengan penerapan cashless yang dapat mencegah tindak pidana korupsi.

"Sistem pengelolan pemerintah kita, saya senang sekali berbasis elekronik baik itu e-budgeting, e-catalog kemudian e-planning sehingga sampai dengan cashles ya. Jadi hal seperti ini membikin teman-teman nyaman dan tidak ada ketakutan dan kekhawatiran lagi," pungkasnya. (fdu/idh)