Tahun Belum Berganti, OTT KPK Samai Rekor 2016 dengan 17 OTT

Gedung KPK (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)

Jakarta - Tahun 2017 belum juga berakhir, tetapi KPK sudah menyamai pencapaian pada tahun lalu dalam hal operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan Sudiwardono dan Aditya Anugrah Moha pada Jumat (6/10) kemarin merupakan OTT ke-17 KPK pada tahun ini.

Di tahun 2016, OTT yang dilakukan KPK mencapai angka 17 dan tercatat sebagai OTT terbanyak sepanjang sejarah KPK. Namun sepertinya rekor tersebut akan segera disalip.

OTT ke-17 KPK itu dilakukan pada Jumat, 6 Oktober 2017, Aditya Moha yang merupakan politikus Partai Golkar itu menyuap Sudiwardono yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Suap diberikan untuk mempengaruhi putusan terkait ibu Aditya, Marlina Moha, yang sudah divonis lima tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Manado.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan demikian, pencapaian OTT KPK pada tahun ini sudah menyamai rekor OTT KPK pada tahun lalu. Kemungkinan besar, OTT KPK tahun ini akan lebih besar lantaran tahun ini masih tersisa 2,5 bulan.

Pada tahun lalu, KPK memulai OTT dengan menjerat Damayanti Wisnu Putranti pada Rabu, 13 Januari 2016, dan menutupnya dengan OTT Bupati Klaten Sri Hartini pada 30 Desember 2016.

Berikut OTT KPK yang dilakukan sepanjang 2017 (dari Januari hingga bulan Oktober):

1. Pada 25 Januari 2017, Patrialis Akbar ditangkap karena diduga menerima suap terkait judicial review Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Pada 30 Maret 2017, KPK menangkap Direktur Utama (Dirut) PT PAL M Firmansyah Arifin terkait suap dalam pembelian kapal perang oleh pemerintah Filipina

3. Pada 26 Mei 2017, KPK menangkap auditor BPK Ali Sadli dan Irjen Kemendes PDTT Rochmadi Saptogiri terkait suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kemendes PDTT

4. Pada 5 Juni 2017, KPK melakukan OTT di DPRD Jawa Timur. Total ada 6 tersangka yang ditetapkan termasuk Bambang Heryanto selaku Kadis Pertanian Jatim, Rohayati selaku Kadis Peternakan Jatim, dan M Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim

5. Pada 9 Juni 2017, KPK melakukan OTT di Bengkulu. Seorang jaksa yaitu Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba dijerat KPK karena menerima suap

6. Pada 16 Juni 2017, KPK melakukan OTT di DPRD Mojokerto. Ada 4 orang yang dijadikan tersangka yaitu Purnomo (Ketua DPRD Mojokerto), Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Mojokerto), dan Wiwiet Febryanto (Kadis PUPR Mojokerto)

7. Pada 20 Juni 2017, KPK menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, terkait suap

8. Pada 2 Agustus 2017, KPK menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Desa Dassok bernama Agus, dan Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka

9. Pada 21 Agustus 2017, KPK melakukan OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu panitera pengganti Pengadilan Negeri Jaksel Tarmizi dan pengacara bernama Akhmad Zaini

10. Pada 23 Agustus 2017, KPK melakukan OTT terhadap Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono. Dia diduga menerima suap sebesar Rp 20,74 miliar dari Komisaris PT AGK Adiputra Kurniawan

11. Pada 29 Agustus 2017, KPK melakukan OTT di 3 kota yaitu Tegal, Jakarta, dan Balikpapan. Hasilnya 3 tersangka ditetapkan yaitu Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno alias Bunda Sitha, pengusaha Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal, Cahyo Supardi

12. Pada 6 September 2017, KPK melakukan OTT lagi di Bengkulu. Ada 3 tersangka yang ditetapkan yaitu Dewi Suryana (hakim tipikor PN Bengkulu), Hendra Kurniawan, dan Syuhadatul Islamy

13. Pada 11 September 2017, KPK melakukan OTT dan menetapkan 4 tersangka Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi, Direktur Utama PDAM Bandarmasin Muslih, dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasin Trensis

14. Pada 12 September 2017, KPK melakukan OTT dan menetapkan 5 tersangka yaitu Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar

15. Pada 16 September 2017, KPK melakukan OTT di wilayah Pemkot Batu, Jawa Timur. Ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan, dan pengusaha Filipus Djap

16. Pada 22 September 2017, KPK melakukan OTT di Cilegon. Dalam OTT itu, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi ditetapkan sebagai tersangka. Tubagus menyerahkan diri pada malam harinya dan menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK

17. Pada 6 Oktober 2017, KPK melakukan OTT dan menetapkan anggota DPR Komisi XI Aditya Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara Sudiwardono sebagai tersangka kasus suap. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait penanganan putusan banding ibu dari Aditya, Marlina Moha Siahaan