DPR Desak Program Terpadu NAD & Time Limit RI-GAM

Jakarta - Komisi I DPR mendesak peningkatan program terpadu di NAD, serta adanya time limit dan evaluasi bagi perundingan RI-GAM di Helsinki, Finlandia.Demikian hasil rapat kerja dengan jajaran Polhukam mengenai masalah Aceh di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, yang berlangsung Senin malam pukul 19.30 WIB hingga pukul 00.30 WIB, Selasa dinihari (24/5/2005)."Komisi I DPR mendesak agar penanganan Aceh yang sudah diterapkan tertib sipil diikuti peningkatan program terpadu yang mengedepankan perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, penegakan hukum, dan kebersamaan," kata Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga.Mengenai perundingan RI-GAM di Helsinki, lanjut dia, harus tetap pada koridor NKRI, otonomi khusus, pelucutan senjata, dan pembubaran GAM, sehingga perlu adanya time limit dan evaluasi. Jika dalam evaluasi perundingan tersebut tidak konkret dan positif, maka perundingan harus dihentikan.Pemerintah juga didesak untuk tidak tergantung kepada Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang menjadi fasilitator perundingan RI-GAM."Harus dicegah adanya adviser staff pada GAM saat perundingan, karena akan ada bahaya internasionalisasi," tukas Theo.Pemerintah, sambung dia, juga harus mencermati working paper yang diajukan GAM dengan tidak menolerir hal-hal yang tidak mengubah konstitusi, termasuk usulan self governing."Pemerintah harus belajar dari pengalaman diplomasi Indonesia bahwa keterlibatan pihak ketiga adalah salah satu kegagalan dalam diplomasi. Untuk itu pemerintah harus berhati-hati pada hidden agenda agar jangan sampai jargon diplomasi dalam negosiasi justru bisa menjebak Indonesia," tegas Theo.Menanggapi desakan Komisi I DPR, Menko Polhukam Widodo AS menyetujui adanya time limit dalam perundingan RI-GAM. "Pada dasarnya kami setuju, tapi tetap harus didasarkan pada dinamika evaluasi," ujarnya.Perundingan RI-GAM di Helsinki sudah berlangsung tiga kali secara berturut-turut pada 28-29 Januari 2005, 21-23 Februari 2005, dan 12-16 April 2005. Perundingan yang keempatkalinya akan berlangsung pada 26-31 Mei 2005. (sss/)