Hakim Kena OTT KPK, PKS: Pengawasan di MA Kedodoran

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan anggota DPR Aditya Moha. Mahkamah Agung (MA) dinilai kedodoran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Baca juga: Ini Sudiwardono, Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang Diciduk KPK

"Ini menunjukkan bahwa ada persoalan dalam pengawasan. Jadi memang saya pikir MA harus melakukan langkah yang sangat tegas. Jadi retorika-retorika bahwa MA sudah melakukan pengawasan ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam konteks pengawasan dan pembinaan, terutama para hakim," kata anggota DPR dari FPKS Nasir Djamil di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017).

Menurut dia, MA kedodoran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. "Jadi saya pikir, meskipun memang ada sebagian orang menyayangkan dalam konteks OTT tersebut, tapi di sisi lain ada pengawasan dan pembinaan yang memang mau tidak mau harus diakui MA kalau dia kedodoran terkait pengawasan dan pembinaan tersebut," ujar Nasir.

Baca juga: Terciduk OTT KPK, Ketua PT Manado Terancam Dipecat MA

Nasir menyesalkan hakim yang ditangkap KPK justru hakim yang seharusnya membina anak buahnya. "Apa pun motifnya, kasus yang ditangani, menurut saya, itu sebagai alasan saja. Yang saya sesalkan itu berulang lagi, hakim bahkan di PT. PT seharusnya melakukan pembinaan ke bawah, ini PT yang di-OTT," imbuhnya.

Baca juga: MA Benarkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Terciduk OTT KPK

Penyidik melakukan OTT di Jakarta. Ada dua orang yang ditangkap, seorang hakim dan anggota DPR dari Fraksi Golkar.
"Jumat tengah malam, KPK lakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Ada penegak hukum dan politisi yang diamankan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (lkw/aan)