Ia mengaku kecewa saat mendengar isu kalau Gatot berpolitik. Dalam pandangannya, TNI memang harus berpolitik, namun politik kebangsaan dan kenegaraan.
"Apa yang dilakukan Panglima TNI sekarang pada hemat saya positif, tidak perlu disikapi dengan sinisme, apalagi dengan kecurigaan. Saya baca, ada yang menuduh Panglima TNI berpolitik. TNI tak bisa tidak berpolitik, tapi politik kebangsaan," papar Din Syamsuddin dalam acara pengajian di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (6/20/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eks Ketua MUI ini juga mengapresiasi apa pun keputusan Gatot. Jenderal bintang empat itu, menurutnya, tidak perlu takut mengatakan yang salah itu salah, dan memang sikap itu yang harus dimiliki seorang pemimpin.
"Dengan keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, tanpa takut jabatannya hilang sekalipun, pada hemat saya itu yang harus dilakoni oleh setiap pemimpin. Setiap pemimpin dari bangsa kita ini harus menampilkan keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar," terang Din.
Isu soal TNI berpolitik mulai mencuat dari beberapa sikap dan pernyataan yang dilontarkan Gatot. Mulai instruksi nonton bareng film G30S/PKI hingga soal isu senjata yang dipesan institusi lain tanpa prosedur benar.
Setelah itu, Gatot masuk bursa capres 2019 dan disandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Ini berdasarkan hasil survei SMRC dan Median.
Isu tersebut semakin mengkristal setelah Presiden Jokowi melarang TNI berpolitik praktis, yang disampaikan dalam pidatonya saat perayaan HUT TNI ke-72 di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten. (elz/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini