Pimpinan Diancam Dipolisikan Pengacara Novanto, KPK Maju Terus

Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengancam akan mempolisikan pimpinan KPK jika menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap kliennya. KPK tak mau menggubris ancaman itu dan berkomitmen menuntaskan perkara dugaan korupsi e-KTP.

"Silakan saja pihak-pihak lain berkomentar atau melakukan tindakan-tindakan. Yang pasti, KPK akan melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan dalam penanganan kasus e-KTP ini yang sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Saat ini KPK masih mempelajari putusan praperadilan Novanto. Pertimbangan hakim soal bukti terkait terdakwa Irman dan Sugiharto tidak bisa digunakan lagi untuk Novanto juga dikaji.

"Sementara di putusan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto sebenarnya justru ditegaskan lebih dari 6.000 barang bukti yang ada di sana digunakan seluruhnya untuk perkara lain. Ini menjadi concern dan perhatian kita juga," jelas Febri.

"Yang pasti, sekarang kita sedang secara serius mencermati fakta-fakta persidangan di praperadilan itu dan melihat bagaimana tindakan yang tepat dan sah sesuai hukum dalam penanganan kasus e-KTP," sambung Febri.

Sebelumnya, Fredrich berkata akan mempolisikan pimpinan KPK jika sprindik baru terhadap Setya Novanto dikeluarkan. Menurutnya, penerbitan sprindik baru melanggar hukum atas putusan praperadilan.

"Kita tidak perlu bukti. Kalau mengeluarkan sprindik saja kan itu sudah perbuatan melawan hukum, kan. Seketika serta-merta sudah langsung kita bikin. Nggak perlu bukti kok kita. Ada statement-nya dari KPK saja kita bisa langsung lapor, kok. Karena kan kita bisa rekam, statement-nya dari TV. Kita kasih ke penyidik, ini lo buktinya," jelas Fredrich di kantornya. (nif/fdn)