Djarot Persilakan Bareskrim Selidiki Pembangunan 18 Puskesmas

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mempersilakan polisi menyelidiki dugaan korupsi pembangunan 18 puskesmas yang baru saja diresmikan. Djarot beralasan tetap meresmikan 18 puskesmas tersebut beberapa hari lalu agar gedung yang sudah dibangun tidak terbengkalai.

"Ya nggak apa-apa, bagus. Jadi disidik saja, selidiki saja, ada unsur korupsi atau nggak. Tapi proyek yang sudah selesai jangan terbengkalai, harus difungsikan, diselidiki silakan, tapi bangunannya harus digunakan dengan maksimal sesuai kegunaannya," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

Djarot mempersilakan kepolisian memproses oknum yang diduga bermain-main terkait proses pembangunan puskesmas tersebut. Ia menyebut mendapat laporan dari BPK terkait pembangunan 18 puskesmas tersebut.

"Itu sebagai temuan BPK katanya. Karena keterlambatan dan BPK tidak segera mengeluarkan surat penghentian dan perpanjangan," sebutnya.

Sebelumnya, Kasubit V Dittipikor Bareskrim Polri Kombes Indarto menjelaskan pihaknya telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi (AI). "Kita minta AI kepada BPK. (Status perkara) itu masih lidik (penyelidikan), ya," tutur Indarto kepada detikcom.

Baca juga: Bareskrim Usut Pembangunan 18 Puskesmas di DKI, 10 Saksi Diperiksa

Indarto menerangkan dugaan korupsi muncul karena ada proses pembangunan yang terlambat selesai. Polisi masih menunggu hasil audit BPK soal ada-tidaknya kerugian negara dalam pembangunan itu.

"Jadi ini keterlambatan penyelesaian. Harusnya selesai pada waktu yang telah ditentukan, tapi mundur sehingga (proyek) diperpanjang Pemprov," jelas Indarto.

"Sementara kita mau minta BPK audit, apakah ada kerugian negara terjadi saat dia terlambat menyelesaikan," sambung Indarto. (fdu/idh)