Jumat 06 Oktober 2017, 18:17 WIB
PKS Tegaskan Tak Ingin Kursi Menteri Kabinet Jokowi-JK
Foto: Nasir Djamil (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Politikus Golkar Bobby Ardhityo Rizaldi mengusulkan agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Politikus PKS Nasir Jamil mengatakan reshuffle tidak akan memperbaiki kinerja pemerintah Jokowi-JK (Jusuf Kalla), malahan akan menimbulkan persepsi politik yang buruk.
"Saya kira reshuffle tidak akan menguntungkan, tidak akan membuat (pemerintahan) Jokowi lebih baik. Justru kalau reshuffle itu akan terkesan bahwa tukar guling, politik dagang sapi, sedang dilakukan oleh presiden untuk mengamankan posisinya di 2019," kata Nasir usai diskusi 'Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK', di Warung Komando, Jalan Dr Saharjo, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Nasir juga menegaskan PKS sama sekali tak menginginkan posisi menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Pasalnya, sejak awal PKS memutuskan menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-JK.
"Mudah-mudahan tidak. Karena sejak awal kita katakan menjadi oposisi. Jadi nggak tertarik (kursi menteri) lagi lah," ucapnya.
Anggota DPR Komisi III itu juga mengisyaratkan PKS akan menjadi oposisi hingga Pilpres 2019 mendatang. "Ya sampai 2019 kita puasa. Kita puasa. Jadi kita puasa, dan mudah mudahan puasa kami ini mendapat pahala," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi I DPR Bobby Ardhityo Rizaldi menyarankan agarJokowi mengganti sejumlah menteriya. Politikus Golkar menilai beberapa menteri di sektor polhukam menunjukan kinerja yang kurang baik.
"Di sektor ini, menko, menhan, panglima, BIN, mendagri, dan menkum HAM ini memang termasuk sektor yang cukup membuat gaduh. Oleh karenanya, meski saya pendukung pak Jokowi, di sektor ini memang perlu revitalisasi," Bobby.
(ams/jor)
"Saya kira reshuffle tidak akan menguntungkan, tidak akan membuat (pemerintahan) Jokowi lebih baik. Justru kalau reshuffle itu akan terkesan bahwa tukar guling, politik dagang sapi, sedang dilakukan oleh presiden untuk mengamankan posisinya di 2019," kata Nasir usai diskusi 'Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK', di Warung Komando, Jalan Dr Saharjo, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Nasir juga menegaskan PKS sama sekali tak menginginkan posisi menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Pasalnya, sejak awal PKS memutuskan menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-JK.
"Mudah-mudahan tidak. Karena sejak awal kita katakan menjadi oposisi. Jadi nggak tertarik (kursi menteri) lagi lah," ucapnya.
Anggota DPR Komisi III itu juga mengisyaratkan PKS akan menjadi oposisi hingga Pilpres 2019 mendatang. "Ya sampai 2019 kita puasa. Kita puasa. Jadi kita puasa, dan mudah mudahan puasa kami ini mendapat pahala," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi I DPR Bobby Ardhityo Rizaldi menyarankan agarJokowi mengganti sejumlah menteriya. Politikus Golkar menilai beberapa menteri di sektor polhukam menunjukan kinerja yang kurang baik.
"Di sektor ini, menko, menhan, panglima, BIN, mendagri, dan menkum HAM ini memang termasuk sektor yang cukup membuat gaduh. Oleh karenanya, meski saya pendukung pak Jokowi, di sektor ini memang perlu revitalisasi," Bobby.
(ams/jor)
