DetikNews
Jumat 06 Oktober 2017, 16:31 WIB

MA Indonesia Hukum Perusahaan Korsel di Korsel

Andi Saputra - detikNews
MA Indonesia Hukum Perusahaan Korsel di Korsel Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (ari/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menghukum perusahaan Korea Selatan (Korsel) yang beroperasi di Korsel, Toray Advanced Materials Korea. MA menampik alasan Toray yang menilai MA Indonesia tidak memiliki kewenangan mengadili perusahaan asing yang beraktivitas di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kasus bermula saat Toray diakuisisi Woongjin Chemical pada 3 Maret 2014. Kedua perusahaan itu merupakan perusahaan yang berkedudukan di Korea Selatan. Akuisisi saham pun juga dilakukan di negara asal perusahaan. Nilai akusisi tersebut sebesar Rp 5,65 triliun, di atas perhitungan Toray Grup di Indonesia hanya Rp 4,3 triliun.

Nah, berdasarkan PP No 57/2010, maka akuisisi itu diwajibkan untuk dilaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ternyata pihak Toray telat 4 hari melaporkan sehingga KPPU memproses keterlambatan tersebut.

Pada Maret 2016, KPPU menjatuhkan denda Rp 2 miliar kepada Toray atas keterlambatan itu. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 16 November 2016.

Atas hal itu, Toray mengajukan kasasi dengan alasan hukum Indonesia seharusnya tidak berhak menghukum Toray. Sebab, Toray dan Woongjin merupakan perusahaan Korsel yang sama-sama beroperasi di Korsel. Sehingga, KPPU dinilai tidak memiliki yurisdiksi mengadili kasus itu.

"Berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai kedaulatan negara dan yurisdiksi suatu negara, jelas bahwa kewenangan negara Republik Indonesia untuk memberlakukan ketentuan hukumnya hanya berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Hukum Indonesia, termasuk hukum persaingan usahanya, tidak berlaku terhadap orang atau perusahaan yang bukan warga negara Indonesia dan melakukan aktivitas usaha di luar wilayah yurisdiksi Indonesia," kata pihak Toray sebagaimana dituangkan dalam berkas kasasi.

Tapi MA menampik argumen tersebut dengan alasan perusahaan itu ternyata merupakan pengendali perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, yaitu PT Toray Plocytech Jkt dan PT Woongjin Textile.

"Sehingga pemohon kasasi adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan karena itu ketentuan Pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 berlaku terhadap Pemohon Kasasi in casu akuisisi dalam perkara a quo," ujar majelis kasasi sebagaimana dilansir website MA, Jumat (6/10/2017).

Dengan pertimbangan itu, maka perusahaan Korsel yang ada di Korsel itu tetap dihukum Rp 2 miliar. Putusan itu diketok oleh ketua majelis hakim agung Syamsul Maarif dengan anggota hakim agung I Gusti Agung Sumanatha dan hakim agung Sudrajad Dimyati.
(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed