Fadli Zon: Soal Pembelian Senjata Baiknya Diselesaikan di Pemerintah

Jakarta - Komisi I dan III DPR RI berencana menggelar rapat gabungan dengan Polri dan TNI terkait polemik pembelian senjata Stand-alone Grenade Launcher (SAGL). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sebaiknya persoalan itu diselesaikan di pemerintah terlebih dahulu.

"Pada prinsipnya kebetulan memang ada gagasan tentang rapat gabungan itu antara Komisi I dengan Komisi III. Saya sudah bicara dengan pimpinan Komisi I maupun III dan juga pihak yang terkait di pemerintah. Tapi sebenarnya lebih bagus ini diselesaikan di pemerintahnya dululah," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Fadli menyebut rapat gabungan yang telah dicanangkan tersebut bertujuan mendinginkan suasana alias cooling down. Namun, ia menambahkan, Presiden Jokowi perlu menyelesaikan polemik tersebut.

"Kita dengar sudah ada pertemuan, tapi pertemuan itu yang kita dengar di publik hanya bicara tentang cooling down, tapi duduk soalnya belum jelas. Ini saya kira yang perlu dituntaskan, duduk soalnya seperti apa dan penyelesaiannya seperti apa. Sebenarnya bolanya ada di pemerintah. Bagaimana dalam hal ini Presiden bisa menyelesaikan masalah ini," tutur Fadli.

Menurutnya, jika polemik tersebut bisa selesai setelah ditangani pemerintah, rapat gabungan tidak perlu lagi diadakan. Cukup dilakukan pembahasan dengan mitra kerja masing-masing.

"Kemarin kita sepakat secara informal mengatakan ya kita tunggu dululah dari sisi pemerintah seperti apa. Kalau misalnya selesai kan tidak perlu ada rapat gabungan. Cukup masing-masing dengan mitra kerjanya. Komisi I dengan Panglima TNI, Komisi III dengan kepolisian," kata Fadli.

Sebelumnya, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menyebut akan segera menggelar rapat gabungan untuk meredam isu tersebut. Ia mengatakan akan mengundang pihak TNI dan Polri dalam rapat tersebut.

"Memang Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I karena bagaimana kalau misalnya kita ada rapat gabungan Komisi I dan Komisi III. Kami hadirkan pihak Polri dan TNI supaya polemik pengadaan bisa berakhir tidak menjadi perdebatan di publik," ujar anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10). (yas/jor)