Raih Penghargaan, Pemkot Depok Ajak Warga Lebih Sadar Hukum

Jakarta - Sebanyak 2.484 desa di Jawa Barat mendapatkan predikat sebagai desa sadar hukum (Anubhawa Sasana) dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari 2.484 desa itu, ada dua kelurahan di Kota Depok yang mendapatkan penghargaan tersebut, yakni Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, dan Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna bersyukur atas penghargaan tersebut. "Artinya, kesadaran masyarakat akan hukum ada perbaikan dan peningkatan," ujar Pradi kepada detikcom, Kamis (5/10/2017).

Anubhawa Sasana Kelurahan, yang dianugerahkan Kemenkumham, diberikan karena tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Depok dinilai cukup tinggi. Indikator kelurahan sadar hukum ini tidak melulu masalah kriminal, tapi juga ada beberapa indikator lainnya.

Indikator lain itu misalnya ketaatan dalam membayar pajak di suatu kelurahan yang mencapai 90 persen, angka perkawinan di bawah umur rendah, angka kriminalitas rendah, angka pengguna narkoba juga rendah, tingkat kebersihan di lingkungan keluarga tersebut sangat baik, dan angka usia sekolah terpenuhi atau tidak ada yang tidak sekolah.

Priadi tidak menampik bahwa tidak sepenuhnya warga Kota Depok memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Meski demikian, Pemkot Depok senantiasa mengajak warga terus sadar akan hukum.

"Kalau variabel tiap wilayah memang berbeda. Ada yang tinggi penilaian di satu indikator ada yang rendah. Nah kita ingin semua peningkatannya sama," terang Pradi.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat ini, berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, perlu melibatkan. Kerja sama yang konkret dari unsur-unsur 3 pilar sangat berperan penting dalam mewujudkan sebuah kelurahan yang sadar hukum.

"Nah, ketika indikator-indikator ini terpenuhi, pastinya akan membuat nyaman wilayah tersebut dan berakibat juga pada pertumbuhan ekonomi dengan datangnya para investor," ujar Pradi. (mei/rvk)