Ukur Kinerja Lembaga, UKP-PIP Bikin Indeks Realisasi Pancasila

Ukur Kinerja Lembaga, UKP-PIP Bikin Indeks Realisasi Pancasila

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Kamis, 05 Okt 2017 13:43 WIB
Kepala Pelaksana UKP Pancasila Yudi Latief (Foto: Bagus Prihantoro/detikcom)
Jakarta - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) akan membuat indeks realisasi Pancasila. Indeks itu akan mengukur tentang sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan di dalam lembaga pemerintahan dan perusahaan.

"Kita ini sekarang harus punya ukuran juga kalau Pancasila itu implementasikan, ukurannya apa. Makanya kita buat semacam indeks, indeks realisasi Pancasila. Kita ukur kinerja pemda-pemda itu sudah seberapa jauh menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kinerja perusahaan juga gitu. Harus ada ukuran ukuran kita kembangkan jelas," kata Kepala UKP-PIP Yudi Latif, di Auditorium LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2017).

Yudi menerangkan indeks penilaian itu masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaannya masih terkendala oleh anggaran yang belum turun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah direncanakan untuk bertahap. Karena kita ini dibatasi oleh anggaran ya. UKP sampai hari ini belum turun. Karena begitu dilantik Juni, tahun anggaran sudah jalan, kita masuk di APBN-P. APBN-P kemarin kita baru RDP dengan DPR tapi nanti meminta persetujuan dari Kemenkeu. Ya mudah-mudahanlah, anggarannya turun," terangnya.

Meski begitu, rumusan mengenai indikator dan variabel dalam indeks tersebut ditargetkan bisa rampung tahun ini. Selanjutnya, Yudi mengatakan pihaknya akan melakukan survei pada 2018 untuk melengkapi kebutuhan penilaian indeks realisasi Pancasila.

"Ya tahun ini paling tidak, variabel dan indikatornya sudah bisa dirumuskan. Indikator-indikator yang mengatakan misalnya perusahaan itu menjalankan. Baru mungkin. Kan kita bisa memanfaatkan data-data yang sudah ada. Itu di BPS dan tempat-tempat lain. Mungkin tahun 2018 data-data yang belum ada kita lakukan survei-survei yang sifatnya langsung," tuturnya.

Lebih lanjut, Yudi mengungkapkan indeks ini tidak hanya menilai lembaga pemerintahan saja. Berbagai elemen termasuk perusahaan juga akan ikut diukur oleh UKP-PIP.

"Seluruh elemen, nanti ada syaratnya. Kan misalnya kemarin ada indeks seberapa Islami, nah kita juga nanti bisa seberapa Pancasilais," ungkapnya. (knv/dhn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads