.webp)
Bocornya surat Menkeu Sri Mulyani ke Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno bikin heboh belakangan ini. Sejumlah pihak menyebut ada aroma politik di balik bocornya menteri Sri. Surat tersebut berisi kondisi keuangan PLN yang kurang baik.
Pimpinan DPR sangat pihatin dan menyayangkan bocornya surat Menteri Sri. Dikhawatirkan ada kesengajaan di balik bocornya surat teresbut.
"Surat yang sangat penting itu, yang formatnya juga sangat rahasia, tentunya ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, membuat keresahan di mayarakat. Dalam surat itu disebutkan bahwa PNS dalam kondisi memprihatinkan, juga pembangkit listrik 35 ribu megawatt sangat mungkin tidak tercapai. Ini perlu ada tindakan tegas dan diusut tuntas siapa yang membocorkan jika benar surat yang beredar itu asli," kata Wakil Ketua DPR Korekku Taufik Kurniawa saat berbincang dengan wartawan, Kamis (5/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau surat itu keluar dari Menkeu dan bocor, itu hal yang sangat serius. Karena tidak mungkin surat asli dibocorkan pihak dari luar pemerintah, ada sejumlah pembusukan dari dalam pemerintah yang tidak lain dan tidak bukan mengarah ke politik," kata Taufik.
Selain pengusutan, Menkeu juga sebaiknya segera mengklarifikasi terbuka ke publik. Supaya masyarakat tidak resah kena imbas isu panas ini.
"Memang Menkeu sebagai bendahara negara diberi kewenangan untuk mengingatkan lembaga negara yterkait kondisi foskal dan ini bukan untuk konsumsi publik, beda dengan APBN yang sudah menjadi dokumen publik manakala disahkan paripurna DPR. Jadi saya akan meminta teman-teman Komisi XI untuk mengklarifikasi dan tentunya perlu klarifikasi langsung Menkeu bahwa surat itu asli atau tidak supaya menghilangkan kegaduhan," pungkas Doktor Ekonomi Undip ini.
Sampai saat ini Irjen Kemenkeu masih mengusut bocornya surat penting Menkeu itu. Sri Mulyani sendiri di hadapan Komisi XI DPR sudah mengungkapkan alasannya mengirim surat kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait dengan utang PLN.
"Masalah PLN sesuai dengan tugas dari kami sebagai pengelola keuangan negara dan bagian dari memonitor resiko," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
