Pengganti Hamid, Golkar Ajukan Muladi dan Andi Mattalatta

Jakarta - Kasak-kusuk reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu terus bergulir makin kencang. Jika sebelumnya masih sebatas wacana, kini kabar itu semakin kencang seiring dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan menonaktifkan Hamid Awaluddin dari Menkum dan HAM jadi tersangka korupsi KPU.SBY juga menegaskan, jika ternyata pengadilan nantinya memutuskan Hamid terbukti bersalah, dirinya tidak segan-segan untuk menggantinya, termasuk jika yang bersangkutan mengundurkan diri. Namun, jika tidak terbukti, presiden akan merehabilitasi nama baiknya.Tentu saja, pernyataan Presiden SBY menyangkut kemungkinan menonaktifkan dan mengganti Menkum dan HAM ini semakin menguatkan kemungkinan presiden akan mereshuffle kabinet. Beberapa menteri yang tidak cakap dan afiliasi politiknya tak kuat mulai digoyang-goyang. Beberapa partai kuat juga mulai antusias membahas dan ikut kasak-kusuk menyoal pergantian ini, termasuk Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini boleh dibilang yang paling kenceng mengusung reshuffle kabinet. Maklum saja, sebagai partai penyokong pemerintah, mereka menganggap jumlah kadernya yang duduk dalam kursi kabinet masih terlalu kecil. Tak heran jika belakangan Golkar aktif melakukan lobi untuk bisa duduk di kursi menteri. Beberapa tokoh Golkar diplot untuk masuk jajaran kabinet. Pos-pos juga sudah diincar. Antara lain, Menkum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Meneg BUMN dan Menteri Pemberdayaan Perempuan.Dari beberapa menteri tersebut, tampaknya Menkum dan HAM Hamid Awaluddin yang paling banyak mendapat sorotan. Apalagi, kasusnya terkait dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK. Hamid diduga sebagai salah satu anggota KPU yang mendapat aliran dan seperti dilansir Bendahara KPU Hamdani. Jika benar, nasib Hamid tentu akan sama dengan Ketua Nazaruddin Sjamsuddin yang telah dijadikan tersangka dan ditahan. Sumber detikcom di DPP Partai Golkar menyatakan, partai pimpinan Jusuf Kalla ini tengah menyiapkan dua orang pengurusnya. Mereka adalah Ketua Bidang Hukum, HAM dan Otda Muladi dan Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Andi Mattalatta. "Mereka sudah lama diplot untuk dapat kursi. Bahkan Muladi juga disiapkan jadi pengganti Jaksa Agung, jika sewaktu-waktu diganti," kata sumber tersebut.Terhadap kabar tersebut, Wakil Sekjen Golkar Priyo Budi Santoso membantahnya. Sampai saat ini, kata Priyo, Pengurus Harian Golkar belum pernah melakukan pembahasan soal reshuffle. Pembahasan dalam rapat-rapat harian maupun pleno DPP Golkar masih seputar positioning Partai Golkar setelah sebelumnya Golkar menjaga jarak dengan SBY/Kalla. "Jadi tidak ada pembahasan mengenai lima orang calon menteri dari Golkar," ujar Priyo.Namun demikian, Priyo menegaskan, seandainya Presiden SBY merasa perlu reshuffle yang menjadi wewenangnya, tentu wajar bila kader Golkar dipercaya masuk ke kabinet. "Idealnya, agar kabinet proporsional memang ada banyak orang Golkar di kabinet, ini untuk lebih menentukan rasa keadilan," katanya.Priyo menegaskan saat ini posisi Golkar adalah partai pendukung pemerintah, bukan partai pemerintah. Wajar jika kadernya duduk di kabinet, apalagi saat ini banyak kader dan pengurus DPP Partai Golkar yang potensial duduk dalam kabinet. (jon/)