Soal Perppu Ormas, PKS: Landasan Pemerintah Masih Lemah

Jakarta - Komisi II telah menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah terkait Perppu nomor 2/2017 tentang Ormas pada Rabu (4/10). PKS meminta untuk pembahasan Perppu ini dilakukan lebih serius sehingga tak timbul anggapan pemerintah berlaku otoriter.

"Kita harus serius melakukan pembahasan Perppu ini, agar jangan sampai ada anggapan pemerintah menjadi otoriter seperti era Orde Baru dengan memunculkan Perppu ini," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/10/2017).

Baca juga: Tolak Perppu Ormas, F-PAN Soroti Pembubaran HTI

Meski begitu, dia menganggap penjelasan pemerintah soal Perppu Ormas ini masih lemah landasannya. Sehingga masih diperlukan penjelasan lebih detail.

"Dalam penjelasan pemerintah terhadap perlunya Perppu Ormas yang saya terima, sangat lemah sekali landasan ontologis dan aksiologisnya," jelas Mardani.

Baca juga: PPP Mau Terima Perppu Ormas dengan Catatan

Maka dari itu, menurutnya, perlu ada pihak lain yang diundang seperti Kementerian Agama, TNI juga Polri. Dengan begitu rapat yang digelar selanjutnya dapat menjadi representasi atas sikap pemerintah.

"Saya mengusulkan Kementerian Agama, TNI, dan Polri harus dilibatkan dalam pembahasan ini," ucapnya.

Baca juga: Komisi II Usul Gatot, Tito dan BG Ikut Bahas Perppu Ormas

"Saya berharap rapat dengan semua elemen pemerintah tersebut menjadi sikap DPR terhadap Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas ini," tutup Mardani. (lkw/jbr)