Jokowi: Warga Pandeglang Harus Awasi Dana Desa

Jakarta - Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan kepala desa dan masyarakat tani se-Provinsi Banten. Jokowi menyeru warga agar mengawasi dana desa yang jumlahnya fantastis.

Jokowi berkunjung ke Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Rabu (4/10/2017). Bupati Pandeglang Irna Narulita turut hadir.

Kata Irna, ini adalah kunjungan Jokowi keempat kalinya ke Kabupaten Pandeglang. Masyarakat semakin antusias menyambut Jokowi. Pantauan detikcom, dari jalanan menuju lokasi, anak-anak sekolah antusias menanti lewatnya mobil Jokowi.

Di lokasi acara, yakni di dekat embung desa, ribuan warga berkumpul meski mendung dan akhirnya turun hujan. Embung di sini juga hasil penggunaan dana desa.

"Ada 326 embung desa di Kabupaten Pandeglang yang bisa mengairi sawah. Kabupaten ini adalah lumbung padi Banten," kata Irna.

Giliran Jokowi memberikan sambutan. Dia menjelaskan dana desa yang dikucurkan bernilai total Rp 127 triliun. Tahap pertama ada Rp 20 triliun, tahap kedua ada Rp 40 triliun, dan tahap ketiga sebesar Rp 60 triliun. Kira-kira tiap desa mendapat Rp 300 juta pada tahun pertama, pada tahun kedua mendapat Rp 600 juta, dan pada tahun ketiga mendapat sekitar Rp 800 juta.

"Negara ini memiliki 70.004 desa. Sampai tahun ini, kurang-lebih ada 900 kepala desa yang memiliki masalah," kata Jokowi.

Duit dana desa adalah duit yang sangat besar. Duit itu rawan dikorupsi. Jokowi mewanti-wanti agar para aparat desa tak melakukan penyimpangan dana desa atau mereka bakal dipenjara.

"Hati-hati! Kepala desanya ditangkap. Saya nggak menakut-nakuti. Rp 127 triliun itu bukan angka kecil. Itu angka yang gede sekali," kata Jokowi mewanti-wanti.

Jokowi ingin dana desa benar-benar bermanfaat bagi orang desa, bukan balik kembali ke Kota Jakarta. Bila duit sebesar itu tak memberikan kemanfaatan bagi warga desa, itu aneh.

"Pasti ada yang salah. Sudah pasti ada sesuatu di situ," tutur Jokowi.

Dana desa bisa dipakai untuk pembangunan apa pun asalkan berguna bagi warga desa. Namun pembangunan yang dijalankan menggunakan dana desa harus melibatkan warga desa juga. Jangan, misalnya, membangun infrastruktur jalan namun kontraktornya didatangkan dari Jakarta, buruhnya juga dari Jakarta. Seharusnya warga desa atau lingkungan desalah yang diikutsertakan.

Jokowi meminta semua pihak mengawasi penggunaan dana desa. Ini supaya dana desa bisa tersalurkan dengan baik.

"Saya minta tidak hanya aparat (yang mengawasi). Yang penting semua masyarakat harus mengawasi agar dana desa memiliki manfaat di desa-desa," ajak Jokowi. (dnu/idh)