Ketum PAN Soroti Kinerja Menko Era Jokowi

Jakarta - Ketum PAN Zulkifli Hasan mendukung peringatan Presiden Jokowi kepada jajarannya supaya tak membuat gaduh menjelang tahun politik. Menurutnya, jika ada masalah, sebaiknya dibicarakan di lingkup internal kabinet.

"Kalau Pak Jokowi soal pemerintahan ya benar dong. Masak sesama menteri ribut? Kan anak buah Presiden semua. Kalau ada masalah, selesaikan di dalam, masak ngomong di koran atau di luar? Ya nggak betul," ujar Zulkifli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Zulkifli lantas membandingkan saat ia menjabat Menteri Kehutanan di era Presiden SBY. Menurutnya, saat itu tak ada kegaduhan di lingkup internal kabinet.

"Kalau ada kegaduhan antar-menteri itu ya nggak boleh saling menyerang di media. Zaman saya menteri, nggak ada tuh. Kalau ada perbedaan kan ada sidang kabinet, ada sidang dipimpin wapres," tutur Zulkifli.

Menurutnya, saat ini fungsi menteri koordinator (menko) di pemerintahan Jokowi-JK kurang dioptimalkan. Semestinya, Menko bertugas 'mengatur' para menteri yang menjadi mitranya.

"Menko itu berdayakan dong, menko-menkonya ngapain? Kalau ada perbedaan antara anggota kabinet, ada menkonya yang menyelesaikan. Lah, ini menkonya ngapain? Masalahnya kan koordinasi, nah saya kira dioptimalkanlah fungsi menko itu," jelasnya.

Ada empat menko dalam kabinet pemerintahan. Empat menko tersebut adalah Wiranto (Polhukam), Luhut Panjaitan (Kemaritiman), Puan Maharani (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Darmin Nasution (Perekonomian). PAN juga memiliki satu menteri di kabinet, yakni MenPAN-RB Asman Abnur.

Ia juga mengungkit soal isu pembelian senjata yang sempat menuai polemik. Menurutnya, soal impor senjata harus melalui rapat koordinasi supaya tidak miskomunikasi.

"Mengimpor senjata rapat koordinasi dulu, semua sudah setuju? Oke. Rapat koordinasi dulu. Produsennya cocok semua, oke? kan gitu. Jangan ini impor perdagangan, ini ribut. Ini korelasinya gimana? Jadi presiden mengatakan harus ya boleh ribut itu benar," terang Zulkifli. (yas/dkp)