JK: PNS atau TNI yang Ingin Berpolitik Keluar Dulu

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut perbedaan pendapat dalam politik bukan berarti perpecahan. Namun untuk pejabat pemerintah harus satu suara dengan pimpinan, yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena dalam pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya, boleh kita bermusyawarah, tapi begitu diambil keputusan ya harus nurut. Tidak ada voting, tidak ada tidak setuju, tidak ada di pemerintahan," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

"Pokoknya kalau pemimpin sudah mengatakan A, ya A. Tidak boleh bilang B," tegas JK.

Terkait dengan tuduhan TNI melakukan manuver politik menjelang 2019, JK menyebut kata 'berpolitik' memiliki makna yang biasa. Hal itu tentu berbeda dengan politik praktis.

"Jangan orang ngomong terus langsung berpolitik, jangan. Politik praktis itu ya ingin dipilih ingin memilih itu yang praktis. Tapi tentu ada macam-macam berbeda pandangan, tidak berarti itu perpecahan," jelasnya.

JK meminta PNS dan TNI yang hendak melakukan politik praktis diminta keluar dari institusinya. Hal ini karena adanya aturan kepada PNS dan TNI untuk tidak ikut dalam politik praktis.

"PNS boleh memilih, boleh juga dipilih, tapi harus keluar dulu. TNI juga begitu, boleh dipilih tetapi harus keluar dulu, kayak Agus (Agus Harimurti Yudhoyono) begitu. Kalau memang mau berpolitik praktis ya keluar dulu, kayak Agus, bagus itu kan," ucapnya.

Ditambahkannya, tahun politik setiap tahun di Indonesia tetaplah ada. Menghangatnya politik Indonesia pada akhir 2017 ini karena tahun pilpres dan Pemilu 2019 telah dekat. Menurutnya, Indonesia telah biasa mengalami situasi seperti ini.

"Setidaknya pemilihan langsung sudah empat kali, ini keempat kalinya ini kan. Kita tidak biasa saja. Ini karena kalian punya banyak media makanya gaduh, coba tidak ada media, mana gaduh, ya kan? Jadi itu biasa saja," ujarnya sambil tersenyum.

Dia kembali menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tetap fokus bekerja dan proyek-proyek yang telah dicanangkan pemerintah tetap juga berjalan.

"Semua jalan. Proyek-proyek kan jalan juga bahwa yang gaduh itu beberapa bagian tapi tidak akan mengganggu seluruh sistem," terangnya. (tfq/bag)