PD Bantah Jokowi soal Isu Daya Beli Turun Dibikin Orang Politik

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebut isu turunnya daya beli masyarakat sengaja diembuskan pihak yang punya kepentingan politik pada 2019. Partai Demokrat menepis pernyataan Jokowi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto menegaskan daya beli masyarakat di zaman Jokowi memang mengalami penurunan. Agus lalu membandingkan daya beli masyarakat pada zaman Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, itu saat ini dan seterusnya mulai menurun, mulai dari pemerintahan Pak Jokowi. Memang ini kan tidak bisa dibilang dengan rasa-rasanya, dengan perasaan, kan ada indikator ekonomi," ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Agus mengatakan indikator tersebut menunjukkan dengan jelas laju pertumbuhan ekonomi di era Jokowi turun. Agus membandingkan laju ekonomi saat ini dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono.

"Zaman pemerintahan Pak SBY, laju pertumbuhan ekonomi 6 persen, bahkan sampai 7 persen. Sekarang ini 4-5 persen. Ini adalah indikator-indikator ekonomi," jelas Agus.

"Kalau daya beli masyarakat adalah efek daripada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, kenapa laju pertumbuhan ekonomi ini menurun? Karena salah satunya daya beli masyarakatnya menurun," imbuh Agus.

Jika Jokowi mengatakan isu daya beli masyarakat yang turun merupakan jualan politik menjelang Pilpres 2019, Agus meminta Jokowi membuktikan ucapannya. Agus yakin daya beli masyarakat saat ini memang mengalami penurunan.

"Silakan buktikan bahwa saat ini laju pertumbuhan ekonomi kita menurun. Income per kapita kita kan juga menurun, bahkan yang naik kan utang. Dalam artian utang, seharusnya dengan kenaikan utang akan membuat pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik, yang berarti laju pertumbuhan ekonomi menjadi baik," ucap Agus.

"Ini jadi perhatian menteri-menteri yang ada dalam perekonomian. Kita utang nambah, tapi laju pertumbuhan ekonomi nggak nambah," imbuhnya.

Jokowi menyebut isu daya beli yang anjlok diembuskan oleh orang yang punya kepentingan politik jangka pendek, menuju Pemilu 2019. Jokowi menantang orang itu untuk blak-blakan saja.

Menurutnya, tilikan soal daya beli tidak bisa dilepaskan dari fenomena peralihan toko luring (offline) ke daring (online). Padahal, kata dia, daya beli tak benar-benar anjlok. Dia mengemukakan angka-angka sebagai bukti.

"Saya terima angka, jasa kurir naik 135 persen di akhir September ini. Kita ngecek DHL, JNE, Kantor Pos, saya cek. Saya kan juga orang lapangan," ujar Jokowi. (gbr/nvl)