Anggota Komisi II DPR F-PAN Yandri Susanto mengatakan ketidakhadiran dua menteri itu dan hanya diwakili Menkominfo Rudiantara menunjukkan ketidakseriusan pemerintah membahas Perppu Ormas. Yandri meminta rapat ditunda.
"Seharusnya yang berhak Mendagri dan Menkum HAM. Presiden salah utus. Tapi okelah kita hormati Pak Menteri (Rudiantara) mau hadir. Kalau nggak ada Pak Menteri, kita batal ini," ujar Yandri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Protes Yandri mendapat balasan dari politikus PDIP Dwi Ria Latifa. Dia menyebut, jika rapat sudah dibuka, seharusnya tak ada lagi protes seperti ini.
"Dari tadi kan kita sudah di awal menjelaskan yang hadir. Jangan dibuka kita ngomel-ngomel," ucap dia.
Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pembahasan Perppu Ormas memang mendapat sorotan. Menurut Ace, seharusnya pemerintah juga serius dengan hadir lengkap dalam rapat.
"Saya kira tidak bisa diabaikan kritikan yang disampaikan F-PAN. Saya kira dalam masa kita ini, kita juga tahu terkait Perppu Ormas ini dipersoalkan. Saya lihat menteri hadir serius di MK, masak di DPR tidak," jelas Ace. (gbr/nvl)











































