Sengkarut di Balik Tertahannya Kargo Senjata Polri di Cengkareng

Jakarta - Rangkaian senjata Stand-alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri dari Bulgaria masih tertahan di area kargo Bandara Soekarno-Hatta. Belum bisa diambil karena sengkarut koordinasi.

Senjata yang memunculkan polemik itu diperuntukkan bagi Korps Brimob Polri. Kargo senjata itu tiba dengan pesawat maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024 pada Jumat, (29/9/2017), pukul 23.30.

Baca juga: Nasib Senjata Pelontar Granat Milik Polri Masih Belum Jelas

Kargo itu berisi senjata berat berupa 280 pucuk senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40x46 milimeter. Barang diturunkan dari pesawat sekitar pukul 23.45 dan berakhir pada Sabtu, 30 September 2017, sekitar pukul 01.25.

Foto: Audrey/detikcom

Barang kemudian digeser ke kargo Unex. Berdasarkan informasi yang didapatkan, kargo itu masih membutuhkan rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dan lolos dari proses kepabeanan. Karena masih menunggu izin dari Bais, barang itu belum bisa diambil penerimanya, yaitu Bendahara Pengeluaran Korps Brimob Polri, Kesatrian Amji Antak, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok. Ada informasi yang menyebutkan seharusnya senjata baru didatangkan ke Indonesia ketika rekomendasi dari Bais sudah terbit.

Baca juga: Menhan: Semua Pembelian Senjata Harus Izin Saya

Menhan Ryamizard Ryacudu menyoroti persoalan ini. Menurutnya, ada koordinasi antarlembaga yang tidak berjalan dengan semestinya.

"Koordinasi ini belum jalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena harus satu induk Kementerian Pertahanan," ujar Ryamizard di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10) kemarin.

Menhan mengatakan masalah koordinasi harus segera diperbaiki. Dia ingin pembelian senjata berpatokan pada satu undang-undang.

Baca juga: Menhan: Koordinasi Pembelian Senjata Belum Berjalan Benar

"Harus sama berpatokan pada satu UU aturan. Kalau udah, itu sama semua ya," tutur Ryamizard.

Ryamizard mengatakan seharusnya setiap pembelian senjata harus melalui izin Menteri Pertahanan. Itu didasari ketentuan yang berlaku.

"Begini ya, semua senjata itu harus izin Menteri Pertahanan!" ujar Ryamizard.

Menhan Ryamizard (Lamhot Aritonang/detikcom)

Pihak Polri menolak menjelaskan secara detail persoalan koordinasi di balik pemesanan senjata ini. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan Kemenko Polhukam akan mengadakan rapat terkait senjata ini pada Jumat (6/10) mendatang, mengingat rencana rapat kemarin (3/10) batal.

"Masalah senjata, Jumat akan ada rapat di Kemenko Polhukam. Jadi secara resminya nanti akan disampaikan di sana saja, tidak di sini (Mabes Polri)," kata Setyo hari ini.

Irjen Setyo Wasisto (Audrey/detikcom)

Sebelumnya Setyo mengatakan Bais sudah mengetahui pembelian senjata ini. Menurut Setyo, Bais masih memproses agar senjata tersebut bisa diambil Polri.

[Gambas:Video 20detik]

(fjp/fjp)