DPR Bahas Rencana Perjanjian Pertahanan dengan Papua Nugini

Jakarta - Komisi I DPR RI mengadakan rapat bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan jajarannya guna membahas rencana ratifikasi perjanjian pertahanan antara Indonesia dan pemerintah Papua Nugini. Seluruh fraksi menyetujui pembahasan tersebut.

"Pandangan umum terhadap rencana UU Pengesahan Persetujuan dengan Negara Merdeka Papua Nugini kerja sama di bidang pertahanan. Terkait dengan pembahasan itu, PAN sepakat pembahasan RUU agar dapat dilanjutkan dan dibahas," kata perwakilan Fraksi PAN Muhammad Syafrudin di Ruang Komisi I gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Fraksi PPP, yang diwakili oleh Syaifullah Thamliha, juga sepakat dengan pembahasan tersebut. Ia menganggap Indonesia sudah selayaknya melakukan kerja sama di bidang pertahanan mengingat letak negara yang berdekatan.

"Secara prinsip yang populer dalam hubungan internasional. Indonesia sudah ditakdirkan bertetangga dengan Papua Nugini, kami siap membahas RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan negara Papua Nugini," tutur Syaifullah.

Sebanyak 10 fraksi yang hadir seluruhnya menyetujui pembahasan tersebut. Rapat kerja tersebut masih berjalan hingga saat ini. Selain soal RUU perjanjian pertahanan antara Indonesia dan pemerintah Papua Nugini, rapat ini membahas soal daftar inventarisasi masalah di setiap pasalnya. (rvk/rvk)