Komisi I dan Komisi III DPR akan Rapat Bahas Isu Senjata

Jakarta - Pembelian senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) oleh Brimob Polri menuai polemik. Komisi I dan Komisi III DPR segera menggelar rapat gabungan untuk meredam isu ini.

"Memang Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I karena bagaimana kalau misalnya kita ada rapat gabungan Komisi I dan Komisi III. Kami hadirkan pihak Polri dan TNI supaya polemik pengadaan bisa berakhir tidak menjadi perdebatan di publik," ujar anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Beberapa hal akan digali dalam rapat gabungan nanti. Spesifikasi dan peruntukan senjata SAGL juga akan didalami.

"Mulai dari proses pengadaan, kemudian bagaimana dengan jenis senjatanya, apakah itu dalam konteks untuk masalah penjagaan seperti apa, apakah senjata itu masuk kategori senjata tempur dan sebagainya. Saya kira banyak hal yang nanti akan dikonfirmasi ke pihak kepolisian dan TNI," tutur dia.

Sudding mengatakan jadwal rapat itu belum ditentukan. Menurut Sudding, pengadaan senjata harus sepengetahuan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Kalau lihat dari sisi aturan mengenai pengadaan senjata, baik itu yang dilakukan institusi kepolisian dan lainnya, itu selalu di bawah koordinasi Panglima TNI dan seharusnya Panglima TNI harus tahu pengadaan senjata seperti itu. Makanya kita akan konfirmasi apakah terjadi miss antara dua institusi ini sehingga itu jadi polemik," ucap dia. (gbr/nvl)