Cerita Djarot soal Alotnya Pembahasan Kenaikan Tunjangan DPRD DKI

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat kesal atas wacana kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI. Menurut Djarot, banyak permintaan anggota Dewan yang tidak realistis.

"Yang diminta itu kan satu, terutama yang kunjungan kerja ke luar negeri, kan ada patokannya, ada hitung-hitungannya saya lupa, dan mereka minta nilainya kira-kira 3 kali lipat," kata Djarot setelah meresmikan RPTRA Jaka Teratai di Jl Raya Bekasi Timur, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (3/10/2017).

Selain permintaan kenaikan tunjangan kunjungan kerja (kunker) tiga kali lipat, anggota Dewan mengeluh jatah anggaran kunker yang diatur Permenkeu tidak cukup. Djarot bercerita sempat berang dan menanyakan tujuan kunker mereka.

"Yang minta penyesuaian, kalau sesuai Permenkeu nggak cukup. Saya bilang, 'Sekamar berdua dong,' dan itu dalam bentuk lump sum. Ada yang minta sendiri, 'Kita kan perlu privasi,'" ujar Djarot.

"Saya bilang, 'Hei eksekutif, kalian kalau berangkat kunker sendiri apa berdua,' berdua kadang bertiga. 'Kalian mau piknik apa kunker? Tolong dong substansinya.' Itu yang saya tekankan," sambungnya.

Setelah berdebat alot, akhirnya para anggota Dewan itu pun sepakat. Menurut Djarot, hal itulah yang membuat pengesahan APBD-P pada Jumat (29/9) lalu sempat ditunda dan baru disahkan pada Senin (2/10) kemarin.

"Berapa person yang mendesak itu, makanya Jumat itu batal. Saya nggak mau karena itu akan melanggar aturan. Untuk kunker luar negeri aturannya dari pusat, izin ke Kemendagri. Saya aja kalau berangkat izin ke Kemendagri. Kemarin akhirnya mereka sepakat," bebernya.

Tak hanya itu, permintaan 'aneh' lainnya adalah tunjangan transportasi. Beberapa anggota Dewan malah meminta disediakan mobil dengan merek Toyota Prado.

"Tunjangan transpor berdasarkan cc dong, jangan merek mobil. Kalau anggota harus di bawah pimpinan. Pimpinan 2.500 cc ke atas boleh, anggota harus di bawah dong 2.400 cc Toyota Prado ya nggak bisa dong. Akhirnya disepakati setara dengan Honda Accord. Silakan," jelasnya.

Menurutnya, karena anggota Dewan sudah mendapat tunjangan transportasi dalam bentuk dana, dia akan menarik seluruh mobil dinas. Dia juga akan melelang seluruh kendaraan tersebut.

"Kemudian kalau sudah seperti itu, begitu teman-teman Dewan dapat tunjangan transportasi dalam bentuk dana. Maka semua mobil ditarik. Saya sudah perintahkan agar lelang terbuka," tegasnya.

Tak hanya itu, anggota DPRD tersebut juga sempat ngotot minta biaya Rp 3 juta sekali rapat. Beruntung, kata Djarot, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menolak permintaan itu.

"Pertama, masih ngotot mereka, untungnya Pak Pras nggak mau. Diajukan sekali rapat ketua Rp 3 juta, wakil ketua Rp 2 juta, anggota Rp 500 ribu, minimal sehari 3 kali rapat," ujarnya.

Djarot menegaskan, meski belum menandatangani peraturan gubernur (pergub) soal kenaikan tunjangan DPRD, dia sudah menyusun pokok pikiran. Kenaikan anggaran itu nantinya akan dimasukkan ke APBD-P 2017.

"Estimasi, belum (ditandatangani), tapi sudah saya sampaikan di pokok pikiran nilainya di situ. Termasuk biaya jasa rapat. Itu masuk di APBD-P, tapi ingat itu tidak berlaku surut, artinya tidak boleh dirapel sebelumnya," bebernya.

Sementara itu, besaran kebutuhan tunjangan DPRD diestimasi mencapai Rp 12 miliar. Sekretaris Dewan (Sekwan) DKI Jakarta Muhamad Yuliadi mengatakan jumlah itu akan dimasukkan ke APBD-P 2017.

"Kita kebutuhannya itu, jumlahnya Rp 12,556 miliar," kata Yuliadi di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/10). (ams/nvl)