Kementerian BUMN Telusuri 30 Kasus Korupsi BUMN

Jakarta - Kementerian BUMN tengah menelusuri 30 kasus tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN. Nilai kerugian negaranya pun sangat besar, diperkirakan lebih dari Rp 2,63 triliun. "Memang benar kami tengah menelusuri 30 kasus korupsi di BUMN. Nilainya mencapai Rp 2,63 US$ 9,974 juta," kata sumber di Kementerian BUMN kepada detikcom di Jakarta, Minggu (22/5/2005). Menurutnya dari sekian banyak kasus korupsi itu, 2 kasus telah dilimpahkan yakni kasus kredit macet Domba Mas Grup di BRI kepada KPK dan kasus sewa crane container fiktif di PT JICT telah dilimpahkan ke Mabes Polri.Adapun daftar kasus tipikor yang tengah diteliti antara lain, pengadaan barang dan jasa IT di BRI dengan estimasi kerugian negara Rp 70 miliar, kasus investasi reksadana oleh PT PGN dengan kerugian negara Rp 500 miliar, kasus pengadaan barang di PT Indo Farma dengan kerugian 40 miliar. Selain itu, kasus jasa konsultasi SDM di Angkasa Pura sebesar Rp 1,92 miliar, kredit macet PT Domba Mas Grup di BRI Rp 74,5 miliar, kasus sewa crane Rp 17 miliar di PT JICT dan kasus kelebihan pembayaran kepada pejabat di Pelindo Rp 97 juta.Kasus lainnya, bon kasir di PT Pelindo Rp 44 juta, pemanfaatan dana PKBL untuk kepentingan politik di Pupuk Kaltim sebesar Rp 50 juta, penyimpangan dana PKBL di Pupuk Kaltim Rp 3,2 miliar, penjualan urea ekspor PT Pupuk Kaltim sebesar US$ 625 ribu, pembelian gedung Siemens Kebon Sirih oleh PT Pupuk Kaltim Rp 55 miliar dan proyek NPK Pelangi di Pupuk Kaltim Rp 2,5 miliar.Ada juga kasus pembangunan kapal Cina PT ASDP dengan kerugian US$ 7 juta, pembelian kapal Korea di PT ASDP US$ 2,2 juta, pembayaran tantiem PT PLN Rp 4,3 miliar, investasi repo saham di PT Asuransi Jiwasraya Rp 845 miliar, manipulasi pengadaan kapal Caraka Jaya Niaga III oleh PT Jakarta Lyod sebesar Rp 887 juta, pengadaan sistem informasi di PLN Rp 337 miliar, pengadaan dua unit kapal tunda PT Pelindo II sebesar US$ 149,9 ribu, pekerjaan docking kapal tunda di PT Pelindo II Rp 1,244 miliar dan penambahan penyertaan di anak perusahaan dengan pembelian tunai di Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Rp 12,2 miliar."Kita juga tengah telusuri pengadaan infrastruktur untuk pengembangan Telkom Fleksi yang diperkirakan kerugian negaranya Rp 400 miliar," kata sumber itu. Menurutnya, jika seluruh BUMN ditelusuri maka hampir semua BUMN terindikasi korupsi. (mar/)