Senin 02 Oktober 2017, 20:15 WIB
Pimpinan DPR Minta Polemik Senpi Tak Perlu Jadi Konsumsi Publik
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (Foto: Hary Lukita Wardani/detikcom).
Jakarta -
Wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap agar polemik senjata api (senpi) yang beredar tidak terulang lagi. Menurut Taufik, hal tersebut sangat sensitif sehingga tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat atau publik.
"Tentunya dalam hal ini DPR RI sangat berharap yang akan datang jangan terulang kembali karena apalagi ini menyangkut senjata api yang sangat sensitif. Karena itu tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat yang tidak perlu," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Terkait hal itu, Komisi I dan III akan melakukan rapat koordinasi dengan panglima TNI dan kepolisian. Taufik mengapresiasi hal tersebut guna menghentikan polemik yang beredar di masyarakat.
"DPR tentu sangat setuju sekali kepada kawan-kawan komisi I untuk mengundang panglima TNI dalam hal ini bersama-sama melakukan rapat gabungan dengan Komisi III dan juga dengan Kapolri untuk sedapat mungkin melalukan rapat kerja yang sifatnya tentu tertutup juga," tutur politikus PAN itu.
Taufik menyebut posisinya sebagai wakil ketua DPR bidang ekonomi juga turut berkepentingan untuk menyelesaikan polemik itu. Hal tersebut lantaran pengadaan senpi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya juga sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan tentunya sangat berkepentingan. Artinya, menjaga hal-hal demikian dalam konteks pembahasan anggaran jangan mencuat ke masyarakat. Pengadaan barang itu juga kan menggunakan uang rakyat yakni APBN," ujar Taufik.
(yas/elz)
"Tentunya dalam hal ini DPR RI sangat berharap yang akan datang jangan terulang kembali karena apalagi ini menyangkut senjata api yang sangat sensitif. Karena itu tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat yang tidak perlu," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Terkait hal itu, Komisi I dan III akan melakukan rapat koordinasi dengan panglima TNI dan kepolisian. Taufik mengapresiasi hal tersebut guna menghentikan polemik yang beredar di masyarakat.
 Senjata Stand-alone Grenade Launcher (SAGL) yang diimpor Polri. Foto: Audrey/detikcom |
"DPR tentu sangat setuju sekali kepada kawan-kawan komisi I untuk mengundang panglima TNI dalam hal ini bersama-sama melakukan rapat gabungan dengan Komisi III dan juga dengan Kapolri untuk sedapat mungkin melalukan rapat kerja yang sifatnya tentu tertutup juga," tutur politikus PAN itu.
Taufik menyebut posisinya sebagai wakil ketua DPR bidang ekonomi juga turut berkepentingan untuk menyelesaikan polemik itu. Hal tersebut lantaran pengadaan senpi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya juga sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan tentunya sangat berkepentingan. Artinya, menjaga hal-hal demikian dalam konteks pembahasan anggaran jangan mencuat ke masyarakat. Pengadaan barang itu juga kan menggunakan uang rakyat yakni APBN," ujar Taufik.
(yas/elz)
