Mungkin Komisi terkait bisa saja nanti kita membuat semacam rapat koordinasi, rapat gabungan Komisi I dan Komisi III," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
"Nanti kita diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan Komisi III kira-kira seperti apa atau rapat koordinasi saja karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif, terutama persoalan senjata. Bisa saja kita adakan semacam rapat koordinasi lah. Mungkin di tingkat pimpinan," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi I DPR sendiri membidangi militer sedangkan Komisi III DPR mengurusi soal penegak hukum, termasuk Polri. Fadli mengatakan rapat koordinasi itu dapat dilakukan karena DPR punya fungsi pengawasan. Namun, Fadli masih mencari jadwal soal rapat itu.
"Bisa saja setelah HUT TNI," ucap Waketum Gerindra itu.
Fadli menyebut kesimpangsiuran soal isu senjata ini menunjukkan pemerintah kurang koordinasi. Dia punya saran kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah ini.
"Seharusnya pihak yang terkait, mungkin presiden seharusnya panggil semua, baik itu Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, Menhan, dan mungkin juga KaBIN. Kemudian secara satu suara, informasi itu selesai," pungkas Fadli. (gbr/elz)